Siti Fadilah Mengaku Korban, Jaksa KPK: Dia Menggiring Opini

Reporter

Editor

dewisuci

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari duduk di mobil tahanan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 24 Oktober 2016. Korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kasus rasuah alat kesehatan. Menurut jaksa Ali Fikri,  dugaan penyalahgunaan wewenang pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005.

Pengadaan alat kesehatan tersebut di bawah Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jaksa Ali Fikri mengatakan, nota keberatan yang diajukan terdakwa Siti dan tim kuasa hukumnya berusaha menggiring opini agar seolah-olah terdakwa adalah korban.

Baca juga: 3 Mantan Menteri SBY Ini Jenguk Siti Fadilah di Rutan

"Kami menangkap kesan bahwa terdakwa dan tim penasehat hukumnya berusaha menggiring forum hukum yang terhormat ini masuk ke dalam skema yang sengaja diciptakan," kata Ali Fikri a di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017. "Seolah-olah terdakwa adalah korban atau kambing hitam atas perbuatan orang lain."

Ali menegaskan, jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak akan pernah terpengaruh dramatisasi yang dilakukan terdakwa Siti Fadilah. "Kami akan tetap bekerja di ruang dan koridor hukum berdasarkan alat bukti yang ada," ujar Ali.

Sebelumnya, Siti Fadilah, mengajukan keberatan karena menganggap dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat. Siti mempertanyakan soal penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1,2 miliar yang dituduhkan kepadanya.

Baca juga: Siti Fadilah Ditahan, 3 Selebritas Ini Terseret Kasus Alkes

Ali lantas menjelaskan, nota keberatan Siti tidak relevan dijadikan alasan jika dikaitkan dengan materi dakwaan. Alasannya, untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan. "Dengan demikian hal tersebut sudah keluar dari lingkup pengajuan keberatan," ucap Ali.

Dalam nota keberatannya, Siti dan penasihat hukumnya juga meminta agar dakwaan batal demi hukum. Mereka menilai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berkenaan dengan dalil ini,  JPU menyatakan penasihat hukum keliru dalam memahami surat dakwaan. "Di dalam surat dakwaan penuntut umum secara cermat mengutarakan kerugian negara Rp 6,1 miliar," ujar dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

6 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

6 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.