Siti Fadilah Mengaku Korban, Jaksa KPK: Dia Menggiring Opini

Reporter

Editor

dewisuci

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari duduk di mobil tahanan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 24 Oktober 2016. Korupsi pengadaan alat kesehatan tersebut untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keberatan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kasus rasuah alat kesehatan. Menurut jaksa Ali Fikri,  dugaan penyalahgunaan wewenang pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005.

Pengadaan alat kesehatan tersebut di bawah Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jaksa Ali Fikri mengatakan, nota keberatan yang diajukan terdakwa Siti dan tim kuasa hukumnya berusaha menggiring opini agar seolah-olah terdakwa adalah korban.

Baca juga: 3 Mantan Menteri SBY Ini Jenguk Siti Fadilah di Rutan

"Kami menangkap kesan bahwa terdakwa dan tim penasehat hukumnya berusaha menggiring forum hukum yang terhormat ini masuk ke dalam skema yang sengaja diciptakan," kata Ali Fikri a di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017. "Seolah-olah terdakwa adalah korban atau kambing hitam atas perbuatan orang lain."

Ali menegaskan, jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak akan pernah terpengaruh dramatisasi yang dilakukan terdakwa Siti Fadilah. "Kami akan tetap bekerja di ruang dan koridor hukum berdasarkan alat bukti yang ada," ujar Ali.

Sebelumnya, Siti Fadilah, mengajukan keberatan karena menganggap dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat. Siti mempertanyakan soal penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1,2 miliar yang dituduhkan kepadanya.

Baca juga: Siti Fadilah Ditahan, 3 Selebritas Ini Terseret Kasus Alkes

Ali lantas menjelaskan, nota keberatan Siti tidak relevan dijadikan alasan jika dikaitkan dengan materi dakwaan. Alasannya, untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan. "Dengan demikian hal tersebut sudah keluar dari lingkup pengajuan keberatan," ucap Ali.

Dalam nota keberatannya, Siti dan penasihat hukumnya juga meminta agar dakwaan batal demi hukum. Mereka menilai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berkenaan dengan dalil ini,  JPU menyatakan penasihat hukum keliru dalam memahami surat dakwaan. "Di dalam surat dakwaan penuntut umum secara cermat mengutarakan kerugian negara Rp 6,1 miliar," ujar dia.

MAYA AYU PUSPITASARI






Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

44 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

5 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

17 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

18 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

19 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

19 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".