Partisipasi Warga Bekasi di Pilkada Rendah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabupaten Bekasi harus ada perhatian khusus supaya partisipasi dalam pilgub dan pilwalkot 2018 semakin meningkat.

    Kabupaten Bekasi harus ada perhatian khusus supaya partisipasi dalam pilgub dan pilwalkot 2018 semakin meningkat.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan rendahnya angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memilih dalam pilkada 2017 kemarin bukan disebabkan masalah administrasi seperti E-KTP, tapi kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak demokrasi sebagai warga negara.

    "Yang tidak punya E-KTP pun kan bisa pakai suket (surat keterangan). Hanya kesadaran demokrasi yang masih kurang," kata Aher saat ditemui di rumah dinasnya, Kamis, 16 Februari 2017.

    Berbeda dengan dua daerah lainnya di Jawa Barat yang melaksanakan pilkada serentak 2017, yaitu Kota Cimahi dan Tasikmalaya, yang tingkat partisipasi warganya lebih dari 80 persen. Sementara Kabupaten Bekasi hanya 60 persen. "Khusus untuk Kabupaten Bekasi harus ada perhatian khusus supaya partisipasi dalam pilgub (pemilihan gubernur) dan pilwalkot (pemilihan wali kota) 2018 semakin meningkat. Karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mulai Kesbangpol, Dukcapil, KPU, Bawaslu, dan Panwaslu,” ujar Aher.

    Untuk partisipan disabilitas, Aher menilai di tiga daerah tersebut sangat tinggi. Artinya, penyelenggara pilkada telah maksimal dalam memfasilitasi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak sama. "Ini artinya penyelenggaraan pilkada dalam memfasilitasi mereka sudah baik. Hak demokrasi itu kan hak semua warga, termasuk penyandang disabilitas," ucap Aher.

    Aher sudah mendapat laporan bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pilkada serentak 2017 di Jawa Barat berjalan lancar dan kondusif. "Kalau hitungan kan masih sementara, finalnya nanti setelah perhitungan tabulasi manual selesai," ujarnya. (*)



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.