Napi Pelesiran Sukamiskin, Ini Temuan Tempo Vs Kementerian

Reporter

Fasilitas Bintang Lima Penjara Sukamiskin

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menelusuri semua informasi yang ditemukan tim Investigasi majalah Tempo tentang pelesiran dan fasilitas mewah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Arcamanik, Bandung. Sejumlah pejabat membeberkan temuan dan bantahan.

Lihat video: Fasilitas Bintang Lima Penjara Sukamiskin

Saung mewah

Tempo: Ada 37 saung berfasilitas mewah di Taman Bung Karno. Jumlahnya terus bertambah.

Kemkumham: Pembangunan sudah dilakukan sejak lama. Kepala Lapas Dedi Handoko tak bisa langsung menghentikan dan membongkar karena mendapat perlawanan.

Iuran listrik dan air

Tempo: Narapidana harus membayar untuk mendapatkan ruang tahanan terbaik. Mereka juga harus membayar iuran untuk membayar listrik dan air.

Kemkumham: Seluruh biaya hidup narapidana berasal dari anggaran Kementerian. Tak ada yang membayar sendiri. Penelusuran penadah iuran masih berjalan.

Baca juga:
Napi Korupsi Bebas Pelesiran, Bertemu Istri Muda

Napi Pelesiran Tak Hanya di Lapas Sukamiskin

Uang suap ke pejabat lapas

Tempo: Narapidana harus mengeluarkan uang Rp 5–10 juta kepada sipir atau pejabat lapas agar bisa keluar tanpa pengawalan.

Kemkumham: Ada permainan di petugas pengawalan dan sipir. Ini tanpa sepengetahuan Dedi.

Modus izin sakit

Tempo: Narapidana beralasan sakit dan keluar menggunakan mobil ambulans.

Kemkumham: Tim menemukan surat rujukan resmi dari dokter. Semua sesuai dengan prosedur.

Narapidana ke apartemen atau rumah kontrakan

Tempo: Anggoro Widjojo pergi ke Apartemen Gateway dan Romi Herton ke rumah kontrakan di Jalan Kuningan, Bandung.

Kemkumham: Pemeriksaan terhadap seluruh pengawal dan sudah menyiapkan sanksi. Kepolisian Daerah Jawa Barat juga memeriksa polisi yang tercatat mengawal narapidana Lapas Sukamiskin.

FRANSISCO ROSARIANS

Simak juga:
Begini Ketatnya Blok Super Maximum Security LP Gunungsindur
Kisah Napi Sukamiskin Pelesiran, dari Gayus sampai Anggoro






Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

20 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

3 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

3 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

3 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

5 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Penghargaan Kemenkumham Bagi yang Aktif Pacu Kreativitas dan Inovasi KI

5 hari lalu

Penghargaan Kemenkumham Bagi yang Aktif Pacu Kreativitas dan Inovasi KI

Sebanyak 37 penghargaan diberikan Kemenkumham dengan 3 kategori


Ingin Jadi Pengusaha Produk Kecantikan, Orang Boyolali Dilaporkan ke Polres Metro Depok

6 hari lalu

Ingin Jadi Pengusaha Produk Kecantikan, Orang Boyolali Dilaporkan ke Polres Metro Depok

Berniat jadi pengusaha produk kecantikan, nasib wiraswasta asal Boyolali, Jawa Tengah, Amiruddin malah berujung dilaporkan ke polisi.