Bupati Buton Resmi Ditahan KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun digiring petugas memasuki gedung KPK, Jakarta, 25 Januari 2017. KPK menangkap Samsu di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, sebagai tersangka pemberi suap Rp 1 miliar kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa pemilukada Buton tahun 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun digiring petugas memasuki gedung KPK, Jakarta, 25 Januari 2017. KPK menangkap Samsu di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, sebagai tersangka pemberi suap Rp 1 miliar kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa pemilukada Buton tahun 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Kamis, 26 Januari 2017. Samsu ditetapkan sebagai tersangka dalam buntut perkara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

    Samsu Umar keluar dari ruang pemeriksaan lembaga antirasuah pukul 17.00. Ia diperiksa setelah dijemput paksa di Bandar Udara Soekarno-Hatta semalam, Rabu, 25 Januari 2017.

    Penjemputan paksa dilakukan karena Samsu tak mengindahkan panggilan penyidik lembaga antirasuah. Sebelumnya, KPK telah memanggil Samsu sebanyak dua kali.

    Saat keluar, Samsu sudah menggunakan rompi tahanan warna oranye. Ia disambut oleh pendukungnya yang histeris melihat Samsu masuk mobil tahanan. Salah satu pendukung Samsu mengikuti mobil tahanan hingga ke penjara KPK. Ia memeluk Samsu sambil menangis tersedu-sedu begitu Samsu keluar mobil tahanan.

    Dalam perkara ini, Samsu mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar untuk Akil terkait dengan sengketa pilkada Buton yang bergulir di MK pada 2012. Sebelum ditahan, ia sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun kalah.

    MAYA AYU PUSPITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.