Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendikbud: Sudah 30 Tahun, SD Inpres Tidak Naik Mutunya  

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Seorang guru mendata siswa baru saat hari pertama tahun ajaran baru di SD Inpres Nipa-nipa, Makassar, Senin, 27 Juli 2015. TEMPO/Fahmi Ali
Seorang guru mendata siswa baru saat hari pertama tahun ajaran baru di SD Inpres Nipa-nipa, Makassar, Senin, 27 Juli 2015. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan standar pelayanan minimum (SPM) dan standar pelayanan nasional (SPN) untuk sekolah dasar instruksi presiden (inpres) harus ditingkatkan. Soalnya, sejak SD inpres berdiri 30 tahun lalu sampai sekarang belum ada kenaikan mutu.

"SPM kita sejak puluhan tahun tidak dinaikkan grade-nya," kata Muhadjir setelah membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu, 25 Januari 2017.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

Baca juga:
Kasus Mapala UII, Anggota DPR Minta Kegiatan Kampus Dievaluasi

Menurut dia, strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan harus mengacu pada mandat  pelayanan SPM dan SPN. Nah, saat presiden Soeharto membangun SD inpres, semangatnya adalah menuntaskan masalah baca dan tulis penduduk Indonesia yang masih banyak buta huruf.

Namun, dengan keadaan saat ini, standar hanya bisa baca dan tulis sudah tidak lagi relevan. Harus standar lain yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di setiap jenjang pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, menitikberatkan pencapaian pendidikan dasar pada pendidikan karakter. Bahkan Presiden Jokowi meminta bobot pendidikan karakter sampai 70 persen di jenjang pendidikan dasar. 

"Jadi diharapkan ada masukan untuk perubahan SPM pendidikan yang baru pada kegiatan RNPK ini," ucapnya. "Sebab, sampai sekarang belum ada perubahan."

SD dan SMP inpres telah ada dari 30 tahun dan sudah seharusnya dibenahi. Soalnya, tuntutan perubahan zaman harus menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja. Masyarakat di lapangan juga telah meminta perubahan SPM. Termasuk SPM di SMA/SMK yang sudah harus ditingkatkan sehingga relevan dengan tuntutan kebutuhan kerja.

Pertemuan ini diharapkan bisa menentukan arah kebijakan dan program prioritas yang akan terbangun jaringan kerja antara Kementerian dan dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. "Kami akan berfokus untuk meningkatkan SPM karena tuntutan zaman, yang selanjutnya akan dimasukkan ke program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018," ujar Muhadjir.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

1 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


Tolak Wacana Pelaku Judi Online Dapat Bansos, Ini 5 Rekomendasi FITRA

12 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Tolak Wacana Pelaku Judi Online Dapat Bansos, Ini 5 Rekomendasi FITRA

FITRA sebut pemberian bansos bagi pelaku judi online sama saja dengan merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi.


MUl: Rencana Pemberian Bansos Kepada Pelaku Judi Online Perlu Dikaji Ulang

15 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
MUl: Rencana Pemberian Bansos Kepada Pelaku Judi Online Perlu Dikaji Ulang

MUI menganggap pelaku judi online tidak perlu ditangani secara restoratif.


Polemik Korban Judi Online Dapat Bansos, Menko PMK Beri Klarifikasi

20 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, usai rapat persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN. TEMPO/Daniel A. fajri
Polemik Korban Judi Online Dapat Bansos, Menko PMK Beri Klarifikasi

Muhadjir menegaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, akan tetapi pihak keluarga.


Reaksi DPR hingga Selebritas atas Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

21 jam lalu

Banyak orang melakukan judi online karena ingin kaya secara instan. Padahal, ada banyak bahaya judi online. Mulai dari masalah finansial hingga kesehatan. Foto: Canva
Reaksi DPR hingga Selebritas atas Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Komisi VIII DPR menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos dari pemerintah.


Heboh Bansos untuk Pelaku Judi Online, Tiga Menteri Jokowi Respons Begini

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Heboh Bansos untuk Pelaku Judi Online, Tiga Menteri Jokowi Respons Begini

Wacana pemberian dana bansos bagi pelaku judi online menuai respons dari sejumlah menteri Jokowi. Begini kata mereka.


Airlangga: Bansos untuk Judi Online Tidak Masuk Dalam Anggaran Saat Ini

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergandengan tangan dengan Pengasuh Pesantren Mama Bakry Sadeng, KH Abah Raodl Bahar, di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 1 Juni 2024. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Airlangga: Bansos untuk Judi Online Tidak Masuk Dalam Anggaran Saat Ini

Penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi online dianggap akan memicu pembengkakan anggaran.


FITRA Menolak Rencana Bansos untuk Pelaku Judi Online

2 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
FITRA Menolak Rencana Bansos untuk Pelaku Judi Online

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak gagasan pemerintah menyalurkan Bansos untuk pelaku judi online.


IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

4 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

IDEAS menyataka pemerintah seharusnya melakukan langkah krusial atas mewabahnya judi online yang telah mengakibatkan banyak korban.


Menteri Muhadjir Sebut Judi Online Jadi Ancaman Ketahanan Nasional

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 10 Juni 2024, usai rapat persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN. TEMPO/Daniel A. fajri
Menteri Muhadjir Sebut Judi Online Jadi Ancaman Ketahanan Nasional

Pemerintah tengah membentuk satgas judi online lintas kementerian dan lembaga.