Mendikbud: Sudah 30 Tahun, SD Inpres Tidak Naik Mutunya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang guru mendata siswa baru saat hari pertama tahun ajaran baru di SD Inpres Nipa-nipa, Makassar, Senin, 27 Juli 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    Seorang guru mendata siswa baru saat hari pertama tahun ajaran baru di SD Inpres Nipa-nipa, Makassar, Senin, 27 Juli 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Depok - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan standar pelayanan minimum (SPM) dan standar pelayanan nasional (SPN) untuk sekolah dasar instruksi presiden (inpres) harus ditingkatkan. Soalnya, sejak SD inpres berdiri 30 tahun lalu sampai sekarang belum ada kenaikan mutu.

    "SPM kita sejak puluhan tahun tidak dinaikkan grade-nya," kata Muhadjir setelah membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu, 25 Januari 2017.

    Upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.

    Baca juga:
    Kasus Mapala UII, Anggota DPR Minta Kegiatan Kampus Dievaluasi

    Menurut dia, strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan harus mengacu pada mandat  pelayanan SPM dan SPN. Nah, saat presiden Soeharto membangun SD inpres, semangatnya adalah menuntaskan masalah baca dan tulis penduduk Indonesia yang masih banyak buta huruf.

    Namun, dengan keadaan saat ini, standar hanya bisa baca dan tulis sudah tidak lagi relevan. Harus standar lain yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di setiap jenjang pendidikan.

    Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, menitikberatkan pencapaian pendidikan dasar pada pendidikan karakter. Bahkan Presiden Jokowi meminta bobot pendidikan karakter sampai 70 persen di jenjang pendidikan dasar. 

    "Jadi diharapkan ada masukan untuk perubahan SPM pendidikan yang baru pada kegiatan RNPK ini," ucapnya. "Sebab, sampai sekarang belum ada perubahan."

    SD dan SMP inpres telah ada dari 30 tahun dan sudah seharusnya dibenahi. Soalnya, tuntutan perubahan zaman harus menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja. Masyarakat di lapangan juga telah meminta perubahan SPM. Termasuk SPM di SMA/SMK yang sudah harus ditingkatkan sehingga relevan dengan tuntutan kebutuhan kerja.

    Pertemuan ini diharapkan bisa menentukan arah kebijakan dan program prioritas yang akan terbangun jaringan kerja antara Kementerian dan dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. "Kami akan berfokus untuk meningkatkan SPM karena tuntutan zaman, yang selanjutnya akan dimasukkan ke program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018," ujar Muhadjir.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.