Pesan Gatot untuk Pasukan Perdamaian: Hindari Tindak Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi senjata. TEMPO/Ary Setiawan

    Ilustrasi senjata. TEMPO/Ary Setiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo meminta prajurit tak ragu melaksanakan tugas misi perdamaian di luar negeri. Pasukan yang berangkat untuk misi mengemban nama Indonesia. “Saya perintahkan agar tidak ada satu pun prajurit TNI yang terlibat tindakan ilegal dengan berusaha membawa barang-barang terlarang dari daerah penugasan, termasuk senjata api,” kata Gatot saat memberangkatkan 175 prajurit satuan tugas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-N/Monusco misi pasukan perdamaian Republik Demokratik Kongo, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2017.

    Gatot menegaskan bahwa pelanggaran semacam penyelundupan senjata tak dapat ditolerir. Jenderal mengingatkan prajurit agar melaksanakan misi sebaik-baiknya. “Begitu ada pelanggaran (prajurit), langsung proses dan jangan ragu-ragu. Segera kembalikan ke Indonesia, karena nama bangsa dipertaruhkan.”

    Baca:

    Kemlu: Pasukan Perdamaian dari Indonesia Ditahan di Sudan

    Polisi RI Diduga Selundupkan Senjata di Sudan ...

    Menurut Panglima sudah terjadi sejumlah hal yang mencoreng nama bangsa. Dia menyoroti isu dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan dari Indonesia yang melaksanakan misi perdamaian di Sudan.

    Kepolisian RI sedang mendalami kabar mengenai polisi Indonesia yang diduga menyelundupkan senjata di Sudan. "Kami sedang dalami, kami sedang telaah informasinya karena (kejadiannya) di luar negeri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto di Markas Besar Polri, Senin, 23 Januari 2017. Kabar itu beredar di media sosial  dan media massa setempat. Dilansir dari laman Sudan Tribune, 21 Januari 2017, anggota polisi yang bergabung dalam pasukan misi perdamaian di Sudan (United Nations African Mission In Darfur/UNAMID)  ditahan pada 20 Januari saat akan meninggalkan Bandara Al Fashir, Darfur, Sudan.

    “Kita berdoa semoga itu tidak benar,” kata Panglima. Ia menyampaikan bahwa tugas yang diemban 175 prajurit di Kongo sarat aspek politik, diplomasi, maupun budaya. “Ini mengandung makna bahwa para prajurit mengemban tugas menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta keberlanjutan misi-misi perdamaian Indonesia di masa depan.”

    Baca juga:
    Kapuspen TNI: Tidak Benar Pasukan Unamid ...
    Dugaan Penyelundupan Senjata, TNI: Itu Satuan Tugas ...

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto pun menegaskan prajurit TNI tak terlibat dugaan penyelundupan senjata di Sudan. "Yang jelas satuan tugas (UNAMID) di Sudan masih melaksanakan penugasan sampai Maret 2017," kata Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

    Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi langsung insiden yang terjadi di Bandara Al Fashir, Darfur, Sudan itu. Dia menghubungi Komandan Pusat Misi Pemeliharaam Perdamaian TNI Brigadir Jenderal Marzuki, Komandan Sektor UNAMID Brigjen Nur Alamsyah, dan Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-B Unamid di Darfur Letnan Kolonel Singgih Pambudi Arinto. "Mereka semua menyatakan berita (penangkapan terhadap anggota UNAMID) itu tidak benar," ujar Wuryanto.

    Dia membenarkan adanya penangkapan oleh otoritas Sudan terhadap pasukan misi perdamaian dari Indonesia. Namun, yang ditangkap bukanlah pasukan UNAMID.

    Wuryanto mengingatkan, ada dua satgas misi perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Sudan. Dua satgas itu, antara lain UNAMID dan Formed Police Unit (FPU) dari Kepolisian RI. "Terkait kronologis kejadian secara utuh, silakan konfirmasi ke rekan kita yang lain," tutur Wuryanto.

    YOHANES PASKALIS

    Berita Terkait:

    Kapuspen TNI: Tidak Benar Pasukan UNAMID Selundupkan Senjata

    Polri Dalami Informasi Polisi Selundupkan Senjata di Sudan

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.