Anggota MUI ke Israel, Fahri Hamzah: Sadarilah...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (kedua kiri), seusai memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Atas tuduhan memfitnah dalam sidang itu, Fahri pun mendesak MKD untuk memecat ketiganya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (kedua kiri), seusai memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Atas tuduhan memfitnah dalam sidang itu, Fahri pun mendesak MKD untuk memecat ketiganya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mempertanyakan anggota Majelis Ulama Indonesia yang bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin. Menurut dia, tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

    Baca juga: Anggota Plesir ke Israel, Apa Sikap MUI?

    "Sadarilah bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak mengakui keberadaan Israel," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2017.

    Ditambah lagi, menurut Fahri, kebanyakan ulama di dunia pun tidak menerima status Israel yang terus menduduki Palestina. Ia menyayangkan peristiwa anggota MUI yang mengunjungi Israel. "Negara kita melarang itu," kata dia.

    Sebelumnya, Istibsyaroh, yang juga Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI menemui Presiden Israel Rivlin. Peristiwa ini dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel yang menunjukan kunjungan tersebut pada Rabu, 18 Januari 2017.

    Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan lembaganya akan menggelar rapat untuk membahas perginya salah satu anggota MUI, Istibsyaroh, ke Israel pada Selasa, 24 Januari 2017.

    Anwar menuturkan perginya Istibsyaroh ke Israel tidak terkait dengan MUI. Bahkan MUI tidak mengetahui adanya kunjungan itu. Begitu juga rombongan yang dibawa Istibsyaroh.

    ARKHELAUS W. | DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.