FPI Demo Mabes Polri, Wiranto Keluarkan Imbauan Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat mengambil langkah komunikasi dua arah saat ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah. Imbauan itu dilontarkan Wiranto menyusul maraknya demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, seperti yang terjadi di depan markas besar Polri, hari ini, Senin 16 Januari 2017.

    Baca juga: Berangkat dari Al-Azhar, Rizieq Pimpin Demo ke Mabes Polri
    Dituntut Rozoeq Mundur, Kapolda Jabar: Lebay

    "Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan atau menyudutkan pemerintahan. Itu yang tidak kita hendaki dalam negara demokrasi," ujar Wiranto di kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017.

    Menurut Wiranto, unjuk rasa tak bermasalah, asal dilakukan sesuai aturan main.  "Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya," ujar Wiranto.

    Baca: Demo Mabes Polri, 3 Akun Twitter FPI Diblokir
    Mobil Komando Ketinggian, Demo FPI Terganggu Ranting Pohon

    Wiranto menekankan pentingnya kesadaran di masyarakat untuk membuat situasi menjadi tenteram. Menurut Wiranto, semua pihak harus fokus pada pembangunan dan kesejahteraan, bukan pada persoalan politik "Masyarakatnya jangan sedikit-sedikit demo, menghabiskan energi kita sebagai bangsa."

    Wiranto tak ragu menampung aspirasi masyarakat, yang ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah.  "Tidak usah rame-rame, lima atau sepuluh orang ingin ketemu menkopolhukam, silahkan. Saya terima dengan baik pasti," ujarnya sebelum masuk ke gedung Gatot Soebroto Mabes TNI.

    YOHANES PASKALIS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.