TEMPO.CO, Jakarta - Di kalangan pimpinan DPR, tengah ada pembahasan mengenai tugas dan fungsi wakil Ketua DPR yang baru mengenai koordinasi bidang kemaritiman, atau reformasi birokrasi dan bidang antikorupsi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah termasuk yang menginginkan Wakil Ketua DPR yang baru mengurusi bidang masalah kemaritiman. Meski adapula yang menginginkan bidang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. "Itu yang sudah berkembang dan yang sudah terdengar," kata Fahri Hamzah di kompleks DPD/DPR/MPR, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.
Lain halnya dengan Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan. Ia mengatakan pimpinan DPR masih akan membahas pembagian tugas dan fungsi wakil Ketua DPR ini. "Apakah nomenklatur baru atau bagaimana, dibahas nanti," kata Taufik.
Sejauh ini, DPR memiliki empat wakil ketua yang masing-masing membawahi beberapa alat kelengkapan dewan sesuai bidangnya. Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan. Politikus Partai Demokrat Agus Hermanto menjabat Wakil Ketua DPR bidang Industri dan Pembangunan.
Adapun politikus Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menjadi Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat.
DPR tengah menggagas satu kursi baru yang akan mengakomodasi partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Ketentuan kursi baru itu dibuat sebagai hasil revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
AHMAD FAIZ
