Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petugas Pemadam di Cirebon Mengaku Setor Pelicin Rp 20 Juta

image-gnews
Pemadam Kebakaran. ANTARA/Jafkhairi
Pemadam Kebakaran. ANTARA/Jafkhairi
Iklan

TEMPO.CO, Cirebon - Sebanyak 200 tenaga pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, Jawa Barat,  tidak mengantongi surat pengangkatan sebagai pegawai. Mereka diduga masuk melalui jalur belakang pada 2015.

Seorang petugas yang baru direkrut mengakui dirinya bisa masuk karena mengenal orang dalam. "Saya sempat setor Rp 20 juta," kata petugas itu yang meminta agar namanya tidak disebutkan. 

Setelah menyetor uang, kata petugas tersebut, langsung diberi seragam dan masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran. Menurutnya, tidak hanya dia yang masuk dengan menyetorkan sejumlah uang. Teman-temannya juga mau membayar karena diiming-imingi akan diangkat menjadi pegawai negeri setelah moratorium penerimaan pegawai dibuka kembali oleh pemerintah. "Teman saya bahkan ada yang (setor) sampai Rp 40 juta," katanya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon Adam Nuridin saat di konfirmasi mengaku tidak tahu soal rekrutmen tersebut. "Saat itu saya tengah sibuk open bidding," kata Adam, Senin, 2 Januari 2016. 

Sebelumnya Adam  menjabat sebagai Kepala Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran di Kota Cirebon. Seiring dengan keluarnya peraturan baru, kantor itu kemudian naik tingkat menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Setelah melalui seleksi atau open bidding, Adam terpilih menjadi kepala dinas. 

Menurut Adam pada 2015  dia memang meminta persetujuan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis untuk merekrut petugas pemadam kebakaran sekalipun hanya berstatus sebagai honorer. Alasannya, jumlah petugas pemadam yang berstatus pegawai negeri hanya tersisa enam orang. Setelah disetujui, sebanyak 150 tenaga pemadam honorer pun diterima dengan status honorer. "Mereka mulai mendapatkan gaji pada Januari 2016 sebesar Rp 1.050.000 per bulan," katanya. 

Pada pertengahan September hingga Oktober 2016, sebanyak 25 tenaga honorer direkrut lagi. Rekrutmen dilakukan secara bertahap hingga akhirnya jumlahnya melonjak menjadi 200 orang. Adam berujar sekalipun dia saat itu menjabat Kepala Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, namun tidak mengetahui penerimaan tenaga baru tersebut karena tengah sibuk menjalani open bidding. "Bahkan sebagian besar dari mereka belum bertemu saya," kata Adam. "Dapat baju dari mana saya juga tidak tahu, kami tidak pernah memberikan." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terhadap nasib 200 petugas pemadam tanpa surat pengangkatan itu, Adam merasa tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan persoalan tersebut. Dia mempersilakan kepada orang-orang tertentu yang sebelumnya menitipkan para petugas pemadam kebakaran itu ke dinasnya untuk di tarik kembali. 

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis juga membantah  pernah menandatangani surat pengangkatan untuk 200 pemadam kebakaran tersebut. "Tidak ada sesuatu yang ujug-ujug (tiba-tiba)," ujar Azis. 

Menurut Azis, tidak mungkin 200 tenaga pemadam kebakaran tersebut masuk ke dalam kantor tanpa permisi dan ketuk pintu. Tidak mungkin juga mereka mendapatkan baju seragam  dan memperoleh pelatihan setiap hari jika tidak diketahui asalnya. Karenanya Azis meminta kepada Adam untuk segera mengurangi jumlah tenaga pemadam kebakaran yang jumlahnya dinilai tidak rasional.

IVANSYAH 

Ivansyah 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Lokasi Ini Diduga Pernah jadi Tempat Persembunyian Harun Masiku

4 hari lalu

Laki-laki yang diduga Harun Masiku melintas di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020 pukul 17.15 WIB. Foto: Istimewa
4 Lokasi Ini Diduga Pernah jadi Tempat Persembunyian Harun Masiku

Eks kader PDIP Harun Masiku yang buron selama 4,5 tahun sempat terdeteksi berada di sejumlah negara.


Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

4 hari lalu

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 lalu. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap lantaran dia diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun kemudian menjadi buronan internasional. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Facebook
Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

Harun Masiku jadi buron usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020.


Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

6 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto: KPK Pernah Akan Geledah Kantor PDIP

Kasus suap Harun Masiku yang menyeret-nyeret Hasto Kristiyanto ini terjadi pada November 2019. Uang suap diberikan kepada Komioner KPU Wahyu Setiawan.


KPK Agendakan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Pekan Depan untuk Kasus Harun Masiku

12 hari lalu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPK Agendakan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Pekan Depan untuk Kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat buronan Harun Masiku. Pemeriksaan ini dijadwalkan pada pekan depan.


Tersangka Pemberi Suap bagi Lukas Enembe Meninggal, KPK Segera Bahas Status Hukum Piton Enumbi

14 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Pemberi Suap bagi Lukas Enembe Meninggal, KPK Segera Bahas Status Hukum Piton Enumbi

Piton Enumbi, pemilik PT Melonesia Mulia yang menjadi tersangka penyuap Lukas Enembe, meninggal di RS Provita Jayapura.


Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

32 hari lalu

Terdakwa Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif, melangkah meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta Pusat, seusai mendengar vonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi, pada Rabu, 3 April 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.


KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

32 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. KPK menyatakan melakukan penyitaan kantor Partai Nasdem di Kelurahan Kartini, Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.


Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

41 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.


KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

41 hari lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.


Wisata Bahari Kejawanan Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan saat Libur Lebaran di Cirebon

57 hari lalu

Wisata Bahari Kejawanan Cirebon (Instagram/@wbkejawanan)
Wisata Bahari Kejawanan Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan saat Libur Lebaran di Cirebon

Selama 11-15 April di libur Lebaran, ada lebih dari 50 ribu wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon.