Berita Hoax, PBNU: Masyarakat Harus Tabayun  

Reporter

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (tengah), dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) di kantor pusat PBNU, Jakarta, 7 November 2016. Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor pusat PBNU untuk memperkokoh komitmen dalam menciptakan persatuan dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsyudi Suhud meminta masyarakat lebih waspada terhadap berita bohong alias hoax di media sosial. "Masyarakat harus tabayun, mengecek berita itu benar atau tidak," kata Marsyudi ketika dihubungi, Jumat, 30 Desember 2016.

Pengecekan wajib dilakukan agar masyarakat tidak ikut termakan berita fitnah atau menyebarkannya. Jika ragu-ragu dengan salah satu hoax yang timbul dari media yang diragukan, kata dia, lebih baik pengguna media sosial pun menahan tangannya untuk tidak ikut menyebarkan berita itu.

Menurut Marsudi, hoax sudah makin meresahkan dan cenderung memfitnah karena menyangkut individu perorangan. Dalam hukum islam, fitnah itu haram hukumnya. "Begitu juga yang menyebarkan, ikut memfitnah." 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah lebih cepat merespons berita bohong (hoax). "Presiden menyampaikan akan lebih tegas merespons isu di media sosial," ujarnya di kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas meminta agar situs atau media sosial yang menyebarkan berita bohong atau kebencian agar ditindak tegas. Ia tidak ingin energi masyarakat terkuras hanya karena persoalan yang terjadi di media sosial.

Selain itu, Presiden meminta agar dilakukan gerakan edukasi dan literasi bagi pengguna media sosial. "Gerakan ini penting mengajak netizen mengkampanyekan komunikasi di media sosial yang baik, beretika," tutur Jokowi.

Pemerintah menilai persoalan berita bohong dianggap meresahkan. Salah satu contohnya ialah isu 10 juta pekerja asal Cina yang masuk ke Indonesia. Nantinya, kata Menteri, langkah nyata yang bisa dilakukan ialah menapis informasi menjadi lebih cepat dan tegas lagi. "Dari sisi penegakan hukum memang sudah tegak," katanya.

Penegakan hukum bisa dilakukan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, aparat bisa menjerat pelaku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | ADITYA BUDIMAN






Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

3 jam lalu

Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 8 Februari 2023 dimulai dari kronologi penarikan tiga obat sirop usai kembali munculnya kasus gagal ginjal akut.


PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

12 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

14 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

15 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

18 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

19 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

19 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

20 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

21 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

22 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.