Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berita Hoax, PBNU: Masyarakat Harus Tabayun  

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (tengah), dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) di kantor pusat PBNU, Jakarta, 7 November 2016. Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor pusat PBNU untuk memperkokoh komitmen dalam menciptakan persatuan dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (tengah), dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) di kantor pusat PBNU, Jakarta, 7 November 2016. Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor pusat PBNU untuk memperkokoh komitmen dalam menciptakan persatuan dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsyudi Suhud meminta masyarakat lebih waspada terhadap berita bohong alias hoax di media sosial. "Masyarakat harus tabayun, mengecek berita itu benar atau tidak," kata Marsyudi ketika dihubungi, Jumat, 30 Desember 2016.

Pengecekan wajib dilakukan agar masyarakat tidak ikut termakan berita fitnah atau menyebarkannya. Jika ragu-ragu dengan salah satu hoax yang timbul dari media yang diragukan, kata dia, lebih baik pengguna media sosial pun menahan tangannya untuk tidak ikut menyebarkan berita itu.

Menurut Marsudi, hoax sudah makin meresahkan dan cenderung memfitnah karena menyangkut individu perorangan. Dalam hukum islam, fitnah itu haram hukumnya. "Begitu juga yang menyebarkan, ikut memfitnah." 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah lebih cepat merespons berita bohong (hoax). "Presiden menyampaikan akan lebih tegas merespons isu di media sosial," ujarnya di kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas meminta agar situs atau media sosial yang menyebarkan berita bohong atau kebencian agar ditindak tegas. Ia tidak ingin energi masyarakat terkuras hanya karena persoalan yang terjadi di media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Presiden meminta agar dilakukan gerakan edukasi dan literasi bagi pengguna media sosial. "Gerakan ini penting mengajak netizen mengkampanyekan komunikasi di media sosial yang baik, beretika," tutur Jokowi.

Pemerintah menilai persoalan berita bohong dianggap meresahkan. Salah satu contohnya ialah isu 10 juta pekerja asal Cina yang masuk ke Indonesia. Nantinya, kata Menteri, langkah nyata yang bisa dilakukan ialah menapis informasi menjadi lebih cepat dan tegas lagi. "Dari sisi penegakan hukum memang sudah tegak," katanya.

Penegakan hukum bisa dilakukan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, aparat bisa menjerat pelaku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

5 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

Hasto juga menyinggung putusan Mahkamah Agung ihwal syarat usia calon kepala daerah menjelang pilkada yang terus dihujani kritik berbagai kalangan.


21 Juni Bukan Hanya HUT Jokowi, Ini Beberapa Tokoh Lain Rayakan Ulang Tahun

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo merayakan gol saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Brunei pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Indonesia menang atas Brunei dengan skor 6-0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
21 Juni Bukan Hanya HUT Jokowi, Ini Beberapa Tokoh Lain Rayakan Ulang Tahun

Selain Jokowi, 21 Juni menjadi tanggal lahir beberapa tokoh dalam dan luar negeri. Mulai Hamdan Zoelva, Ignasius Jonan, Lyodra, hingga Michel Platini.


Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Keterangan tertulis Kementerian Pertahanan menyebut Prabowo menemui Jokowi seusai jam berkantor di kementerian.


Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Apa itu?


Tanaman Kratom: Riset Lanjutan hingga Menunggu Regulasi

8 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Tanaman Kratom: Riset Lanjutan hingga Menunggu Regulasi

BNN meminta agar tanaman kratom tetap tidak digunakan oleh masyarakat selama masa riset


Istana Sebut Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Jokowi Bukti Apresiasi Masyarakat

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Istana Sebut Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Jokowi Bukti Apresiasi Masyarakat

Istana kepresidenan mengatakan Jokowi akan melanjutkan konsistensi kepemimpinan menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.


Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

Jokowi memilih 9 nama untuk Pansel Kompolnas menyusul masa bakti anggota Kompolnas Periode 2020 - 2024 yang akan berakhir tahun ini.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

11 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

12 jam lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

Beberapa fakta terbaru kasus pembunuhan Vina Cirebon terungkap, apa saja?