Ahok Tenang Hadapi Sidang Perdana Penistaan Agama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana, Pool

    Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana, Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama digelar hari ini. Basuki disebut sudah dalam perjalanan menuju lokasi sidang di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Beliau sedang dalam perjalanan," kata Ruhut Sitompul, juru bicara tim pemenangan Basuki-Djarot, di depan gedung PN Jakarta Utara, Selasa, 13 Desember 2016.

    Ruhut tiba lebih dulu di gedung PN Jakarta Utara dibandingkan Basuki dan rombongan yang berangkat dari rumah Basuki. Menurut dia, Basuki dalam kondisi tenang untuk menghadapi sidang hari ini. "Beliau tenang. Kami mengalir saja sesuai dengan yang ada di pengadilan," katanya.

    Timnya berharap hakim bisa mengadili kasus ini dengan adil dan tanpa intervensi. "Karena hakim itu wakil Tuhan," kata Ruhut. Dia menegaskan tidak akan ada massa pendukung Basuki yang hadir. Menurut dia, Basuki mempercayakan keamanannya kepada kepolisian.

    Baca: Soal Ruang Sidang Ahok, Polisi Koordinasi dengan Kejaksaan

    Di lokasi sendiri, ribuan petugas kepolisian sudah berjaga membentuk pagar betis mengarah ke pintu masuk gedung. Awak media yang hendak meliput belum diperkenankan masuk.

    Kondisi tersebut membuat dua lajur di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, ditutup. Dua lajur lainnya masih bisa dilalui. Namun kepadatan mulai dari perempatan Harmoni tak terelakkan.

    Baca: Hadiri Perayaan Maulid Nabi di Menteng, Ahok Minta Maaf

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.