Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Bertekad Selesaikan Sertifikasi Tanah pada 2025

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. istimewa
Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. istimewa
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo cukup geram dengan lambannya pembuatan sertifikat tanah di Indonesia. Saat ini, sertifikasi tanah baru mencapai 38 persen atau sekitar 46 juta hektare dari total keseluruhan 120 juta hektare.
“Bertahun-tahun hanya 46 juta hektare, tidak sampai 60 persen,” kata Jokowi di Balikpapan, Senin, 5 Desember 2016.

Jokowi bertekad pada 2025 sertifikasi tanah di Indonesia tuntas. Dia meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menuntaskan sisa 74 hektare lahan yang belum bersertifikat, dengan menyelesaikan pengurusan setidaknya 5 juta sertifikat tiap tahunnya.

“Kerja siang malam, tahun depan bagi 5 juta sertifikat, selanjutnya 7 juta sertifikat hingga 9 juta sertifikat. Setidaknya sekali pertemuan membagi hingga 20 ribu lembar sertifikat,” ujarnya.

Untuk mempercepat, Jokowi mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang diperkenankan merekrut 10 ribu juru ukur non-PNS yang bertugas di seluruh Indonesia. Lewat uji kompetensi, juru ukur ini nantinya yang bertugas memverifikasi tanah masyarakat yang akan dibuatkan sertifikat. “Tidak perlu PNS, nanti malah lama. Cukup rekrut juru ukur saja lewat uji kompetensi, cepat-cepatan,” ujarnya.

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta bekerja profesional dalam melayani pengurusan sertifikasi tanah masyarakat. Jokowi berjanji akan menindak tegas pihak BPN yang melakukan pungutan dalam pengurusan sertifikat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji sertifikasi tanah masyarakat mampu dituntaskan pada 2025. Pembuatan sertifikat tanah masyarakat, kata dia, menjadi prioritas utama.
“Sertifikat tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kredit perbankan,” katanya.

Pada Senin, Kementerian membagikan 1.712 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang tersebar di 13 kota/kabupaten.

Kalimantan Timur memiliki bidang tanah seluas 6.862.084 hektare, di mana 915.096 hektare atau 13,34 persen sudah terdaftar di Kantor BPN setempat. Adapun luasan bidang tanah belum terdaftar terdapat di kawasan hutan (4.948.984 hektare) dan non-hutan (998.004 hektare).

 SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

1 jam lalu

Tiga mata uang logam yang dari peredaran. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Ahad siang, 3 Desember 2023, dimulai dari penarikan tiga uang logam oleh BI dari peredaran per 1 Desember 2023.


Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ketika keduanya bertemu di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai, UAE, Sabtu, 2 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Bertemu di Dubai, Jokowi dan Sekjen PBB Bahas Situasi di Gaza

Jokowi membahas perkembangan situasi di Gaza dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai


Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

3 jam lalu

Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Lutfi. YouTube/ANTARA
Eks Mendag M Lutfi Bantah Tom Lembong yang Anggap Kebijakan Luar Negeri Jokowi Transaksional

Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membantah anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi bersifat transaksional.


Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

4 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau sepeda motor bantuan di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 13 Februari 2023. Kementerian Pertahanan memberi bantuan kendaraan operasional untuk prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas sebagai Babinsa sebanyak 100 unit sepeda motor untuk memperlancar tugas-tugasnya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan

Koalisi menilai kenaikan anggaran di Kemenhan tidak wajar karena dilakukan secara tiba-tiba dengan kenaikan fantastis dan menjelang Pemilu 2024.


Prabowo Akan Lanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi: Kita Harus Kembangkan yang Dirintis Pak Jokowi

4 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis UIama Indonesia (MUI), Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023. Foto: TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Akan Lanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi: Kita Harus Kembangkan yang Dirintis Pak Jokowi

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, menilai konsep hilirisasi yang digagas Presiden Jokowi menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan.


Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

4 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Kritik Proyek IKN, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Jokowi Ahli dengan Solusi Masa Depan

Mantan Mendag Muhammad Lutfi menanggapi kritik soal pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, megaproyek itu adalah solusi bagi masa depan Indonesia.


Gibran Minta Milenial jadi Pengusaha tapi Bisnisnya Malah Banyak yang Mandek

5 jam lalu

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka  saat menghadiri rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana TKN dengan TKD seluruh Indonesia tersebut membahas langkah - langkah kedepan untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gibran Minta Milenial jadi Pengusaha tapi Bisnisnya Malah Banyak yang Mandek

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong kalangan milenial untuk jadi pengusaha. Tapi tak sedikit dari bisnisnya malah mandek sebenarnya.


Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

6 jam lalu

Dosen Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti,Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam diskusi yang diselenggarakan Amnesty International di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Komisioner Komnas HAM Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Refleksi Penting untuk Para Capres

Anis Hidayah menyebut apa yang diungkap mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal intervensi Jokowi di kasus e-KTP adalah refleksi bagi para capres.


IM57 soal Dugaan Presiden Intervensi KPK yang Diungkap Agus Rahardjo: Pelanggaran Serius

16 jam lalu

Koordinator IM57+ M Praswad.  Istimewa
IM57 soal Dugaan Presiden Intervensi KPK yang Diungkap Agus Rahardjo: Pelanggaran Serius

IM57+ Institute, Praswad Nugraha mendukung Agus Rahardjo membongkar praktek intervensi di dalam KPK


Isi Garasi Agus Rahardjo, yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat berbicara pada media ketika menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
Isi Garasi Agus Rahardjo, yang Bongkar Intervensi Jokowi di Kasus Setya Novanto

Agus Rahardjo mengatakan Presiden Jokowi mulai mengintervensi KPK sejak kasus korupsi yang menyeret Setya Novanto. Simak kendaraan yang dimiliki Agus: