KPK Tetapkan Anggota DPR Asal Golkar Jadi Tersangka Suap Anggaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plh. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memberi keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 24 Mei 2016. Ketua PN Kepahiang, Janner Purba diduga terlibat suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu. ANTARA/Rosa Panggabean

    Plh. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memberi keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 24 Mei 2016. Ketua PN Kepahiang, Janner Purba diduga terlibat suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang anggota DPR dari Partai Golkar, CJM, sebagai tersangka dugaan penerima suap dalam kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2014.

    “Tersangka inisial CJM diduga menerima hadiah 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi pembangunan,” kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, saat dimintai konfirmasi pada Senin, 5 Desember 2016.

    Yuyuk mengatakan CJM ditetapkan sebagai tersangka hari ini, Senin, 5 Desember 2016, setelah KPK memiliki bukti-bukti kuat dan keterangan saksi. CJM diduga menerima hadiah saat DPR membahas anggaran optimalisasi Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans pada 2014.

    “Penetapan tersangka ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang dimiliki KPK, dan fakta persidangan,” ujar Yuyuk. Dia menjelaskan bahwa CJM menerima hadiah bersama seorang berinisial JM, selaku Dirjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans.

    Dia mengatakan, CJM menerima hadiah saat berada di Komisi IX DPR. Dia diduga telah menerima uang senilai Rp 9,75 miliar dari total anggaran Rp 150 miliar yang akan digunakan untuk mengoptimalkan program Kemenakertrans.

    KPK menjerat CJM dengan Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk Undang-Undang Perubahan Nomor 20 Tahun 2001 dan junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    CJM, yang saat ini menjadi anggota Komisi II, belum bisa dimintai konfirmasinya.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.