Muhaimin: Jangan Mimpi Jadi Pemimpin Kalau Tak Punya Uang  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato pada acara Silahturahmi Nasional Ulama Rakyat di Ecovention, Ancol, Jakarta, 12 November 2016. Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut digelar doa bersama untuk keselamatan bangsa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Partai Kebangkitan Bangsa hari ini menggelar acara halakah rakyat bersama ratusan kiai dan ulama dari seluruh Nusantara. Acara ini digelar untuk meminta masukan dari para ulama terkait dengan rancangan dan revisi sejumlah undang-undang.

"Demokrasi saat ini sedang memasuki masa suram, jangan mimpi menjadi pemimpin jika tidak punya cukup uang, sehingga ke depan demokrasi hanya dimiliki oleh pemilik modal," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin, 28 November 2016. "Untuk itulah pertemuan ini digagas untuk menentukan positioning kita (PKB) untuk meminta masukan dari para ulama."

Dikutip dari laman resmi PKB, sebanyak 250 kiai dan ulama akan diajak untuk duduk bersama membahas dan mengkaji beberapa persoalan bangsa. Berbagai persoalan yang dibicarakan nantinya dibawa oleh Fraksi PKB di DPR. Para ulama juga sekaligus diminta mendoakan keselamatan bangsa.

Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan hari ini, yaitu menimbang ulang relevansi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren, hingga revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Muhaimin juga memandang saat ini demokrasi Indonesia sudah cenderung identik dengan demokrasi liberal. Semua orang, menurut dia, boleh berbicara apa saja saat ini tanpa aturan. "Untunglah kemarin ada kasus Pak Ahok yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa berbicara itu tidak bisa semaunya," katanya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, menurut Muhaimin, perlu ada peninjauan kembali terhadap UUD (Undang-Undang Dasar) yang saat ini berlaku. Muhaimin merasa perlu ada kajian untuk kembali lagi ke UUD 1945. "Kalau perlu amendemen UU, kenapa tidak?" tutur Muhaimin.

FAJAR PEBRIANTO | JH






Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

1 jam lalu

Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

Michael Victor Sianipar menyatakan alasannya mundur dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta salah satunya adalah soal prinsip politiknya.


Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

10 jam lalu

Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

Gerindra menyatakan Prabowo Subianto masih belum berkampanye seperti capres lainnya karena masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

6 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Hari Ini 47 Tahun Suriname, Tak Jauh dari Brasil Mengapa Terasa Dekat Indonesia?

10 hari lalu

Hari Ini 47 Tahun Suriname, Tak Jauh dari Brasil Mengapa Terasa Dekat Indonesia?

Hari ini, 25 November adalah hari kemerdekaan Suriname dari Belanda. Mengapa dekat Indonesia, meskipun posisinya tak jauh dari Brasil.


Politikus PKB Bilang Koalisi dengan Gerindra Berlanjut Jika Piagam Kerja Sama Dipatuhi

12 hari lalu

Politikus PKB Bilang Koalisi dengan Gerindra Berlanjut Jika Piagam Kerja Sama Dipatuhi

Situasi akan berbeda jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak mematuhi poin kerja sama dalam Piagam Kerja Sama Politik PKB - Gerindra.


Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

14 hari lalu

Soal Kasus 'Kardus Durian', KPK: Belum Ada Kepastian Hukum, Harus Ekspose Dulu

KPK menyebut kasus kardus durian belum ada kepastian hukum, jangan sampai orang yang dilaporkan ternyata tidak melakukan perbuatan itu


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

14 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

14 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Alasan Muhaimin Iskandar Setuju Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

16 hari lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Setuju Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Muhaimin Iskandar setuju masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dalam satu periode atau 18 tahun untuk dua periode. Begini alasannya.


Poros 98 Minta Percayakan ke Partai Politik Tentukan Calon Presiden di Pilpres 2024

17 hari lalu

Poros 98 Minta Percayakan ke Partai Politik Tentukan Calon Presiden di Pilpres 2024

Deklarasi calon presiden yang dilakukan partai politik sebagai jalan masyarakat untuk menentukan calon pemimpin negara pada Pilpres 2024.