TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa hari ini menggelar acara halakah rakyat bersama ratusan kiai dan ulama dari seluruh Nusantara. Acara ini digelar untuk meminta masukan dari para ulama terkait dengan rancangan dan revisi sejumlah undang-undang.
"Demokrasi saat ini sedang memasuki masa suram, jangan mimpi menjadi pemimpin jika tidak punya cukup uang, sehingga ke depan demokrasi hanya dimiliki oleh pemilik modal," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin, 28 November 2016. "Untuk itulah pertemuan ini digagas untuk menentukan positioning kita (PKB) untuk meminta masukan dari para ulama."
Dikutip dari laman resmi PKB, sebanyak 250 kiai dan ulama akan diajak untuk duduk bersama membahas dan mengkaji beberapa persoalan bangsa. Berbagai persoalan yang dibicarakan nantinya dibawa oleh Fraksi PKB di DPR. Para ulama juga sekaligus diminta mendoakan keselamatan bangsa.
Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan hari ini, yaitu menimbang ulang relevansi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren, hingga revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Muhaimin juga memandang saat ini demokrasi Indonesia sudah cenderung identik dengan demokrasi liberal. Semua orang, menurut dia, boleh berbicara apa saja saat ini tanpa aturan. "Untunglah kemarin ada kasus Pak Ahok yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa berbicara itu tidak bisa semaunya," katanya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, menurut Muhaimin, perlu ada peninjauan kembali terhadap UUD (Undang-Undang Dasar) yang saat ini berlaku. Muhaimin merasa perlu ada kajian untuk kembali lagi ke UUD 1945. "Kalau perlu amendemen UU, kenapa tidak?" tutur Muhaimin.
FAJAR PEBRIANTO | JH
