Perkara Suap Pejabat Pajak, KPK: Kami Punya Banyak Data  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) dan Laode M Syarif sebelum melakukan jumpa pers OTT pegawai Direktorat Jenderal Pajak di gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) dan Laode M Syarif sebelum melakukan jumpa pers OTT pegawai Direktorat Jenderal Pajak di gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpan data yang banyak untuk mengembangkan perkara suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya sudah menyelidiki kasus ini dalam waktu lama.

    "Kasus ini membutuhkan waktu yang agak lama sedikit di dalam pemeriksaannya, tapi kami sudah punya banyak data untuk bisa dikembangkan," kata Basaria di gedung KPK, Selasa, 22 November 2016.

    Kasus suap yang menyeret Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno itu, berawal dari laporan masyarakat. KPK saat ini telah menangkap Handang dan penyuapnya, Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohan Nair.

    Baca: Begini Kronologi KPK Tangkap Pejabat Pajak

    Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, lembaganya telah mendapat akses seluas-luasnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengembangkan perkara suap ini. Oleh sebab itu, kata Agus, lembaganya akan mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

    "Karena itu insya Allah kami akan fokus pada kasus ini kemudian perkembangannya disesuaikan dengan data maupun alat bukti yang tersedia pada waktu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Agus.

    Baca: Pejabat Ditjen Pajak Ditangkap KPK, Ini Reaksi Istana

    Agus mengatakan terbukanya akses bagi KPK merupakan celah untuk memperkuat integrasi pencegahan dan penindakan. Dari penindakan yang dilakukan KPK, kata Agus, berikutnya pasti ada langkah yang diambil Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan. "Kami di KPK siap mendampingi supaya pencegahan itu bisa berjalan dengan cepat, jauh lebih baik," katanya.

    Lembaga antirasuah menangkap Handang dan Rajesh di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, pada Senin malam, 21 November 2016. Rajesh diduga memberikan uang senilai Rp 1,9 miliar kepada Handang agar mengurus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar kepada PT Eka Prima Ekspor Indonesia.

    Uang Rp 1,9 miliar itu merupakan penerimaan pertama. Basaria menyebutkan komitmen fee yang dijanjikan Rajesh adalah Rp 6 miliar.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Bikin Teduh, Pesan Sang Mama kepada Ahok Sebelum Dicecar Polisi
    Diperiksa 8,5 Jam, Ahok Mendapat 27 Pertanyaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.