Polisi Undang Ahok Ikuti Gelar Perkara Dugaan Penodaan Agama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan kepada media tentang video yang beredar di Youtube yang diduga oleh sebagian tokoh ormas mengandung penodaan agama. LARISSA HUDA

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan kepada media tentang video yang beredar di Youtube yang diduga oleh sebagian tokoh ormas mengandung penodaan agama. LARISSA HUDA

    TEMPO.CO, Depok - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian mengatakan gelar perkara penyelidikan dugaan penodaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diadakan pada Selasa, 15 November 2016. Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben itu diundang hadir.

    "Kami undang tapi boleh datang atau boleh tidak," ujar Tito di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Senin, 14 November 2016. Dalam gelar perkara itu, menurut dia, para pelapor dan saksi ahli dari pihak pelapor dan terlapor akan dihadirkan. Begitu pula dengan ahli dari penyidik.

    Tito menyebut Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional akan turut mengawal proses gelar perkara. "Pihak netral seperti Ombudsman dan Kompolnas tidak hanya akan berbicara, melainkan akan mengawasi," katanya. "Kami juga akan memberikan kesempatan kepada wartawan untuk meng-cover."

    SimakHadang Djarot Blusukan, Warga Sawah Besar Blokade Jalan

    Penyelidikan, menurut Tito, tidak boleh dilakukan terbuka. Setelah gelar perkara itu, tim penyelidik akan menyimpulkan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Kesimpulan itu akan disampaikan Rabu atau Kamis mendatang.

    Ahok dilaporkan oleh sebelas orang atas tuduhan penodaan agama ketika berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Belakangan, pernyataan Ahok itu dipermasalahkan, misalnya unjuk rasa pada 4 November 2016 yang menuntut Ahok dihukum atas ucapannya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.