PMII, PMKRI, dan Dewan Adat Dayak Sepakat Rawat Kebhinekaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) temui Majelis Dewan Adat Dayak Nasional di Pontianak, Kamis, 10 November 2016.

    Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) temui Majelis Dewan Adat Dayak Nasional di Pontianak, Kamis, 10 November 2016.

    TEMPO.CO, Pontianak - Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menemui Majelis Dewan Adat Dayak Nasional di Pontianak, Kalimantan Barat, 10 November 2016.

    Pertemuan itu diadakan untuk mendiskusikan komitmen kebangsaan yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri negara ini. Ketua Umum PMII Aminuddin Ma'ruf mengapresiasi kesediaan Majelis Dewan Adat Dayak Nasional untuk berdiskusi dengan dua organisasi pemuda itu.
     
    "Komitmen kebangsaan yang sudah menjadi kesepakatan para pendahulu kita harus terus dijaga agar keutuhan NKRI tetap terjaga," kata Aminuddin dalam rilis yang diterima Tempo.

    Baca:
    Warga Kupang Demo, Tuntut Rizieq FPI & Ahmad Dhani Ditangkap
    Usut Kasus Ahok, Polisi Periksa Telepon Seluler Buni Yani
    PNS Bappeda Nias Hilang Misterius Saat Bertugas di Medan

    PMII memastikan para kadernya terus membangun komunikasi dengan semua pihak dalam rangka menjaga kebhinekaan Indonesia.

    Ketua Umum PP PMKRI Angelo Wake Kako menambahkan, NKRI dan Pancasila sudah final. "Jangan terprovokasi dengan situasi yang terjadi di Jakarta," ujar Angelo.

    Menurut Angelo, diskusi ini diadakan dalam rangka mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang ada di daerah-daerah, untuk bersatu memupuk kembali semangat kebangsaan yang kian hari kian terkoyak.

    Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasiona Yakobus Kumis mengatakan kelompok yang anti-Pancasila tidak layak berada di bumi Indonesia. "Jangan menodai kerukunan di Indonesia dengan kepentingan sekelompok orang," katanya.
     
    MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.