Munarman FPI Tuding Presiden Jokowi Lindungi Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Munarman. TEMPO/Imam Sukamto

    Munarman. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kerap menghina agama. Menurut dia, Ahok juga pernah menghina agama Kristen.

    "Di website resmi (Pemprov DKI Jakarta), bukan cuma Islam yang dihina. Dia juga pernah membandingkan antara doktrin dalam Islam dan doktrin dalam Kristen," kata Munarman kepada wartawan pada Senin, 7 November 2016. 

    Munarman mencatat, Ahok pernah menistakan agama Kristen. Munarman mengaku melihat melalui video yang diunggah di YouTube pada November 2015. Dalam video tersebut, Ahok pernah menyebut Kristen sebagai agama yang konyol, berbeda dengan Islam yang lebih realistis.

    Menurut Munarman, pernyataan Ahok tersebut sudah menistakan agama Kristen. Hanya, kata dia, tidak ada yang mempermasalahkan saat Ahok melontarkan pernyataan tersebut. 

    Baca juga:
    Diperiksa 9 Jam, Ahok: Saya Lapar
    Ahmad Dhani Disebut Menista Jokowi, Polisi Disodorkan Bukti

    Kata Munarman, harusnya kasus ini ditangani dengan cukup mudah. Namun menjadi pelik karena Ahok masih menjadi penguasa dan dilindungi Presiden Joko Widodo. "Kenapa kasus ini sulit, karena dilindungi Presiden."

    Menurut Munarman, ada beberapa kejanggalan saat polisi mengusut kasus tersebut. Salah satunya, gelar perkara kasus yang dibuka di muka publik. Kata dia, gelar perkara harusnya dijalankan secara tertutup dan hanya untuk internal kepolisian.

    Dia menduga gelar perkara yang dilakukan polisi hanya untuk mengalihkan isu bahwa Ahok tak bersalah. Dia mendapat informasi bahwa pertanyaan dalam gelar perkara sudah diarahkan sebelumnya oleh pihak tertentu. Kemudian para ahli yang didatangkan akan menyatakan bahwa Ahok tak menistakan agama.

    "Media akan meliput, masyarakat disuruh menilai bahwa Ahok tidak bersalah, maka selesailah proses hukum ini," tutur Munarman. Menurut dia, seharusnya mekanisme gelar perkara adalah meminta keterangan terlapor dan mencari alat bukti. Jika alat bukti tak ditemukan, pimpinan kepolisian memerintahkan untuk mendalami penyelidikan hingga menemukan bukti baru.

    AVIT HIDAYAT

    Baca juga:
    Diperiksa 9 Jam, Ahok: Saya Lapar
    Ahmad Dhani Disebut Menista Jokowi, Polisi Disodorkan Bukti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.