Ini Pejabat yang Menyarankan Presiden Tak Temui Demonstran  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mempertanyakan peran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait dengan demonstrasi 4 November, Jumat pekan lalu. Politikus Partai Gerindra ini mengaku menerima informasi bahwa Menkopolhukam yang memberi saran agar Presiden Joko Widodo tidak hadir saat demonstrasi tersebut terjadi.

    "Saya dapat informasi seperti itu, apa betul begitu? Itu harus dijelaskan," kata Fadli kepada Tempo saat dihubungi pada Senin, 7 November 2016.

    Fadli menambahkan, satu hari sebelum aksi dilakukan, dia masih menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan menemui para demonstran. Namun, kata dia, pada hari H, Presiden pergi ke tempat lain dan tidak menemui para peserta aksi.

    Pada Jumat pekan lalu, ratusan ribu umat Islam mendatangi kawasan Istana Negara, Balai Kota, hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan ucapannya yang dianggap telah menistakan umat Islam. Dalam sebuah video, Ahok sempat menyinggung Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan itu disampaikan Ahok ketika melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

    Awalnya, demonstrasi di depan Istana tersebut berjalan aman dan lancar. Unjuk rasa berubah jadi ricuh saat memasuki malam hari.

    Ketika demonstrasi berlangsung, Presiden Jokowi memantau proyek pembangunan kereta di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden kembali ke Istana setelah demonstrasi di depan Istana berhenti. Dalam konferensi pers, Presiden mengatakan ada aktor politik di balik demo 4 November. 

    Demo 4 November Rusuh, Jokowi Tuding Ada Aktor Politik

    Mengenai pernyataan Presiden tentang adanya aktor politik di balik demo 4 November ini, Fadli berharap Presiden dapat menjelaskannya karena sekarang adalah era keterbukaan. "Sampaikan saja siapa yang dimaksud, apa yang dilanggarnya," ujarnya.

    Menurut Fadli, ketika Presiden tidak menjelaskan siapa yang dimaksud, akan mengingatkannya kembali pada era Orde Baru. Fadli mengungkapkan, dulu ada Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang sering menuduh ada aktor politik di balik demonstrasi.

    Bagi Fadli, demo 4 November kemarin murni aksi menuntut kejelasan kasus penistaan agama. Ia mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan dengan kedatangan massa yang memakai biaya sendiri. "Mereka mengumpulkan dana sendiri karena ada kesamaan tuntutan," tuturnya.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.