TEMPO Interaktif, Denpasar:Hasil evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya 3.900 peraturan daerah (Perda) di Indonesia, keberadaannya justru menghambat investasi. Dari jumlah tersebut baru 500 peraturan yang dibatalkan.Muhammad Najib, Deputi Pengembangan Investasi Direktorat Jenderal BKPM menyatakan, proses inventarisasi dan penanganan peratudan erda bermasalah itu masih terus dilakukan. "Setelah otonomi banyak sekali peraturan semacam itu karena pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan," katanya usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal 2006 di Denpasar, Kamis siang.Di tingkat pusat upaya kongkrit untuk mengurangi hambatan investasi telah dilakukan dengan cara pembuatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan investasi. SOP menentukan prosedur yang transparan di mana investor tidak perlu bertemu langsung dengan pejabat yang menangani birokrasi investasi. Selain itu telah ditentukan batas waktu maksimal penanganan selama 10 hari. "Kalau administrasinya beres cukup butuh waktu 4-5 hari," ungkapnya.Upaya lainnya adalah dengan menciptakan kantor pelayanan terpadu antara BKPM pusat dan daerah sehingga investor tidak perlu bolak-balik dari satu daerah ke Jakarta dalam pengurusan izin-izin investasi. Rofiqi Hasan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
