Ini Harapan Hidayat Kepada Mahkamah Hakim Partai

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahkamah Partai merupakan benteng terakhir keadilan partai secara internal.

    Mahkamah Partai merupakan benteng terakhir keadilan partai secara internal.

    INFO MPR - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan selamat atas pelantikan Hakim Mahkamah Partai Golkar. Ia berharap pelantikan Hakim Mahkamah Partai Golkar ini akan menjadi angin segar bagi tegaknya marwah partai. Apalagi prosesi pelantikan tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan berbagai kalangan.

    "Dengan dilantiknya Hakim Mahkamah Partai Golkar ini, saya berharap setiap keputusan partai bisa dipatuhi dan ditaati segenap jajaran anggota dan fungsionaris partai. Kedisiplinan dan aturan partai juga bisa ditegakkan," ujar Hidayat Nur Wahid usai menghadiri dan menyaksikan prosesi pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Partai Golkar dan Pelantikan Pengurus Pusat Badan Advokasi Partai Golkar periode 2016-2019 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016. Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR-RI Mahyudin, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung.

    Prosesi Pengambilan Sumpah Hakim Mahkamah Partai Golkar dan Pelantikan Pengurus Pusat Badan Advokasi Partai Golkar dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Selain mengambil sumpah, Setnov juga membubuhkan tanda tangan berita acara pelantikan, dan pemasangan pin kepada Ketua Hakim Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir.

    Ke depan, Hidayat berharap akan terjadi kerjasama antar-Mahkamah Partai untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman demi kebaikan partai-partai politik di Indonesia. "Saya berharap ke depannya semua persoalan keanggotaan dan masalah internal partai cukup diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai. Bukan hanya Golkar, tapi semua partai yang ada di Indonesia," kata Hidayat.

    Sebelumnya, saat menyampaikan sambutannya, Setnov mengatakan hakim Mahkamah Partai merupakan benteng terakhir keadilan partai secara internal. Karena itu, keputusan hakim Mahkamah Partai patut ditaati dan dipatuhi para kader dan fungsionaris.

    "Ke depan, saya berharap hakim Mahkamah Partai juga dapat menangani pelanggaran kode etik, baik oleh anggota maupun fungsionaris Partai Golkar," ujar mantan Ketua DPR itu. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.