KPK: Pengusutan Korupsi Reklamasi Jakarta Jalan Terus  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri), bersama Staff khususnya, Sunny Tanuwidjaja, menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September 2016. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Ahok dan Sunny memberikan keterangan saksi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum menghentikan pengusutan korupsi reklamasi pantai utara Jakarta.

Juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan publik tak bisa mengukur parameter kendornya pengusutan dari pencabutan larangan bepergian ke luar negeri terhadap pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan; staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja; dan bos Grup Agung Sedayu, Richard Halim Kusuma.

“Pengembangan kasus ini masih berlanjut,” kata Yuyuk Andriati Iskak di Semarang, Kamis, 6 Oktober 2016.

BACA: KPK Tak Perpanjang Pencekalan Aguan

Yuyuk menyatakan salah satu alasan tak memperpanjang pencekalan terhadap Aguan, Sunny, dan Richard adalah belum ada perubahan status hukum ketiganya. Sampai saat ini penyidik masih menetapkan mereka dengan status sebagai saksi.

Belum ditemukan alat bukti untuk meningkatkan status mereka. Yuyuk menyatakan, jika nanti penyidik KPK menemukan bukti-bukti bahwa mereka terlibat dalam dugaan korupsi, akan ada perubahan status.

BACA: KPK Akhirnya Cabut Pencekalan Sunny dan Anak Aguan

“Yang saat ini, belum. Masih menunggu banyak saksi-saksi lain yang harus dimintai keterangan,” kata Yuyuk. Penyidik KPK membuka kasus lain yang berkaitan dengan kasus reklamasi dan sedang mendalami kasus itu guna menganalisisnya lebih jauh.

ROFIUDDIN






Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.


Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.


Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

18 Januari 2018

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Polda Metro telah meningkatkan status kasus NJOP pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.


Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

15 November 2017

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

Bos PT Muara Wisesa Samudera Halim Kumala dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi korporasi dalam reklamasi.


Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

9 November 2017

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

Polda Metro Jaya bakal memanggil pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi proyek reklamasi, termasuk Djarot Saiful Hidayat.


Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

5 November 2017

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

Polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pijakan penyelidikan kasus reklamasi teluk Jakarta.


KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan proyek reklamasi.


KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

Pemeriksaan KPK kali ini berfokus pada reklamasi Pulau G, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land Grup.


KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

Saefullah menyebutkan KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.


KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

Saefullah diperiksa soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan proses pembahasan Raperda Reklamasi.