Isu Setya Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Reaksi Golkar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi tiba bersama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam Rapimnas I Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi tiba bersama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, dalam Rapimnas I Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, tidak ada upaya dari fraksi Golkar untuk mengganti jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, partainya tidak mau merusak situasi saat ini yang sudah kondusif.

    "Kalaupun ada, pasti sepengetahuan dan seizin Presiden," kata Bambang saat ditemui setelah rapat fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 30 September 2016.

    Ketua Komisi Hukum DPR itu berujar, belum ada keinginan dari Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR. Sebab, pasca dilantik sebagai ketua umum, dia bertambah sibuk. "Berpulang ke pak Novanto, apa dia punya waktu," ucap Bambang.

    Baca juga:
    Skandal Papa Minta Saham, Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!
    Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget

    Wacana pergantian Ketua DPR mencuat setelah Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Ketua Umum Golkar Setya Novanto untuk meninjau kembali persidangan kode etik tentang kasus 'Papa Minta Saham'. Novanto menilai persidangan di MKD telah mencoreng nama baiknya karena menggunakan alat bukti rekaman yang dianggap tidak sah. MKD pun telah memulihkan nama baik Novanto.

    Pasca putusan tersebut, Golkar mengumpulkan anggota fraksinya dan menggelar rapat pada siang tadi. Menurut pelaksana tugas Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, dalam rapat yang berlangsung tertutup itu tidak ada pembahasan pergantian Ketua DPR dalam rapat.

    Kahar menambahkan bila Novanto ingin menjabat, dirinya tinggal memerintahkan Plt Ketua dan Sekretaris Fraksi untuk mengirimkan surat pergantian alat kelengkapan dewan ke pimpinan DPR. "Kalau dia mau, tinggal kasih surat ke fraksi, nanti fraksi (kirim surat) ke pimpinan DPR," ucapnya.

    AHMAD FAIZ

     Baca juga:
    Skandal Papa Minta Saham, Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!

    Pilkada DKI: Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Kini Ahok Kalah

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    APBN 2020 Defisit 853 Triliun Rupiah Akibat Wabah Virus Corona

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan defisit pada APBN 2020 hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen dari PDB akibat wabah virus corona.