Ketua MPR Berduka atas Bencana di Garut dan Sumedang

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi pemerintah atas penanganan cepat pasca-bencana di Garut dan Sumedang.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi pemerintah atas penanganan cepat pasca-bencana di Garut dan Sumedang.

    INFO MPR - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban banjir bandang di Garut dan tanah longsor di Sumedang yang menelan korban jiwa dan luka berat.

    “Berduka untuk saudaraku para korban. Saya mendoakan semoga keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya sangat merasakan penderitaan mereka dalam musibah tersebut. Saya berharap semua korban segera mendapat penanganan dan segera mendapatkan bantuan kemanusiaan,” katanya di Jakarta, Rabu, 21 September 2016.

    Ketua MPR RI juga sangat mengapresiasi aksi cepat tanggap pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Kementerian Kesehatan melalui rumah-rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan di lokasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bersiaga melakukan penanganan cepat pasca-bencana.

    “Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia mendoakan para korban serta mendukung kerja pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pasca-bencana wilayah terdampak, dan mengajak semua pihak terlibat membantu pemulihan korban dari aspek fisik sampai psikologis,” ujarnya.

    Seperti diberitakan, bencana alam banjir bandang dan tanah longsor terjadi secara serempak di Garut dan Sumedang, Jawa Barat, Selasa malam, 20 September 2016, yang mengakibatkan puluhan warga tewas, luka berat, dan hilang terseret arus banjir, juga terbenam tanah longsor. Selain itu, sebanyak 600 lebih rumah warga terendam dan hanyut. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.