Pakai Sistem Elektronik, Risma: Pemerintah Hemat Rp 30 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menuliskan pesan pada dinding di Gang Dolly saat peresmian daerah tersebut menjadi kampung wisata, di Surabaya, 21 Februari 2016. Kampung wisata ini menyediakanberagam wahana wisata. ANTARA/Zabur Karuru

    Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menuliskan pesan pada dinding di Gang Dolly saat peresmian daerah tersebut menjadi kampung wisata, di Surabaya, 21 Februari 2016. Kampung wisata ini menyediakanberagam wahana wisata. ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Bengkulu - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku mampu menghemat anggaran daerahnya sebesar Rp 30 miliar dengan memberlakukan sistem pelayanan elektronik di daerah itu.

    "Dana itulah yang saya gunakan untuk membangun taman kota dan fasilitas umum lainnya," kata Risma pada rapat koordinasi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bengkulu, Rabu, 21 September 2016.

    Pada kesempatan itu, Risma memberikan motivasi kepada pemerintah daerah di Bengkulu untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi yang dikenal dengan E-Government atau E-Prov. Risma menjelaskan, penggunaan sistem elektronik tak hanya menghemat anggaran, tapi juga dapat menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem elektronik pun didesain khusus, sehingga Risma dapat langsung memantau melalui ponselnya.

    "Saya tahu pekerjaan mana yang tidak beres karena semua terkoneksi dengan ponsel saya," tuturnya.

    Pembangunan pun, dia melanjutkan, harus bersinergi dengan E-Musrenbang. Apabila ada kegiatan proyek pembangunan fisik yang tidak sesuai atau ada pekerjaan yang belum selesai, akan bermasalah saat pembayaran melalui e-payment.

    Baca juga:
    Pilih Penantang Ahok, Petinggi Partai Bertemu di Rumah SBY
    Dampingi Ahok-Djarot ke KPU, Megawati: Dia Didukung Rakyat

    Risma berujar, Pemerintah Kota Surabaya tidak main-main dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan menu dan jatah makan ribuan orang miskin yang disediakan pemerintah diatur dan dikontrol secara terperinci. "Saya bisa tahu apa menu makan fakir miskin yang dibagikan setiap hari. Saya bisa kontrol pekerjaan yang terhambat, di mana terhambatnya, bahkan berapa volume sampah per menit saya bisa tahu," ujarnya.

    Adapun Ketua KPK Saut Situmorang mengaku sangat mendukung penggunaan sistem elektronik tersebut. Dia menganjurkan penerapan sistem tersebut dapat diikuti daerah lain. "Pemerintah daerah lain diharapkan menggunakan sistem tersebut karena sangat efektif, efisiensi, dan mempermudah sistem pelayanan," tutur Saut.

    Baca juga:
    Risma Batal DKI-1, PDIP Dinilai Ambil Keputusan Tepat
    PDIP Usung Ahok, Kubu Sandiaga: Ahok-Sandiaga Head to Head

    Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pun menyatakan akan belajar kepada Pemerintah Kota Surabaya. Dia mengaku menerima banyak tawaran dari luar negeri terkait dengan penanganan sistem pemerintahan dalam melayani masyarakat. "Namun, karena produk E-Government juga ada di Surabaya, kami akan menggunakan sistem karya dalam negeri," katanya.

    PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.