Sidang Suap Reklamasi, Aguan dan Anaknya Jadi Saksi Sanusi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chairman PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan (tengah), dikawal seusai menjalani pemeriksaan yang keempat kalinya oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Chairman PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan (tengah), dikawal seusai menjalani pemeriksaan yang keempat kalinya oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 27 Juni 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Sidang kasus suap reklamasi Teluk Jakarta masih berlanjut. Setelah menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi saksi, hari ini jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, untuk bersaksi.

    Aguan akan bersaksi untuk terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Namun, hingga berita ini ditulis, sidang belum juga dimulai.

    Pukul 09.45, ruang sidang Koesoemah Atmadja 2 sudah penuh oleh pengunjung. Jaksa dan kuasa hukum Sanusi sudah siap di tempat masing-masing. Tinggal meja hakim yang masih kosong.

    "Masih nunggu hakim Sumpeno, katanya dia sedang berobat di RSPAD," kata kuasa hukum Aguan, Kresna Wasedanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 7 September 2016. Ia mengatakan kliennya sudah tiba dan ada di ruang tunggu.

    JPU pada KPK hari ini juga menghadirkan Richard Halim Kusuma, putra Aguan, sebagai saksi dalam perkara yang sama. Selain itu, akan hadir Budi Nurwono, Liem David Halim, Catrine Lidya, dan Berlin.

    Aguan dan Richard sebelumnya pernah menjadi saksi untuk terdakwa Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro dalam sidang suap reklamasi. Budi Nurwono, dalam berita acara pemeriksaannya, mengatakan Aguan pernah menyetujui permintaan anggota Dewan DKI menyediakan uang Rp 50 miliar sebagai “pelicin” pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta.

    Soal uang Rp 50 miliar itu, Kresna mengatakan pihaknya akan menyerahkan semua kepada hakim. "Kami patuh pada mekanisme yang ada," tuturnya.

    Dalam perkara ini, Sanusi diduga menerima Rp 2 miliar dari Ariesman, selaku bos Agung Podomoro Land, untuk menurunkan kontribusi tambahan proyek reklamasi dari 15 persen menjadi 5 persen.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.