Nilai Matematika Nol, Sekolah Beralasan Pakai Kurikulum 2013  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Teka-teki matematika Randall Jones dari Colombus, Ohio, Amerika Serikat.

    Teka-teki matematika Randall Jones dari Colombus, Ohio, Amerika Serikat.

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala SMAN 4 Bandung Dadang Yani Zakaria dan guru menyampaikan penjelasan soal angka nol di rapor siswa. Angka itu dipersoalkan orang tua karena membuat anaknya tinggal kelas. "Di rapor benar ada angka nol untuk matematika," kata Dadang di sekolah tersebut, Senin, 5 September 2016.

    Menurut Dadang, angka nol merujuk pada hasil sistem penilaian kurikulum 2013. Dari tiga komponen nilai yang dihitung, Dv—inisial siswa, tercatat hanya punya satu komponen dengan nilai 50. Setelah dirata-ratakan dari hasil akumulasi, nilainya 16,7. "Konsekuensi dari penilaian berbasis teknologi informasi, hasil nilainya nol," kata Yudi Slamet, mantan Wakil Kepala Sekolah yang kini menjadi guru kimia di sekolah tersebut.

    Guru matematika kelas X, Wiwik Suprapti, mengatakan tiga komponen nilai pelajaran Matematika itu keterampilan 1-3. Keterampilan tersebut misalnya menggambar kurva, serta nilai dari ujian tengah semester. Ujian keterampilan ada yang dikerjakan siswa di sekolah juga di rumah. “Sampai penilaian untuk kenaikan kelas, (Dv) tidak memberikan laporan tugas,” ujarnya.

    Dadang mengatakan wali kelas juga guru bimbingan konseling, melaporkan siswi Dv mengalami masalah di rumah yang berpengaruh pada prestasi belajar di sekolah. Ibu Dv disebutnya kerap bolak-balik diminta bertemu guru di sekolah karena masalah tersebut. ”Sudah sering diingatkan guru wali kelas untuk rajin belajar dan menyelesaikan tugas,” kata Kepala Sekolah.

    Baca: Matematika Anak Dapat Nilai Nol, Ayah Mengadu ke Komnas Anak

    Orang tua siswa tersebut berencana melaporkan kasus angka nol itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Ada hak-hak anak yang dizalimi," kata Danny Daud Setiana, orang tua siswa tersebut, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 4 September 2016.

    Menurut Dadang, total ada lima anak kelas X yang tidak naik kelas karena tidak memenuhi syarat. Pemberian nilai siswa disebutnya merupakan hak guru yang tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk kepala sekolah. Keputusan siswa tidak naik kelas merupakan hasil pleno guru di sekolah. “Naik kelas dan tidak naik kelas merupakan upaya kami dalam mendidik siswa,” ujarnya.

    ANWAR SISWADI

    Baca juga: Heboh Soal Pizza: Inilah 3 Hal Aneh Sekaligus Merisaukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.