Tito Tunjuk Wakapolri Setelah Budi Gunawan Resmi Dilantik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

    Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan dia akan menunjuk pengganti wakilnya setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan resmi dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Menurut dia, semua jenderal bintang tiga punya peluang yang sama sebagai wakilnya.

    "Nanti akan disampaikan kalau Pak BG sudah positif diterima dan positif dilantik," kata Tito setelah rapat kerja bersama Komisi Hukum di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.

    Pemerintah telah mengirimkan penunjukan nama Budi Gunawan sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya dengar hari ini kan sudah mulai di tingkat paripurna," ucapnya. 

    Tito mengatakan, pada Rabu, 7 September 2016, Budi Gunawan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR. Apabila DPR menyetujui, kata dia, akan ada surat dari DPR kepada Presiden Joko Widodo. "Tinggal nanti Presiden melantiknya kapan, kami tidak tahu," katanya.

    Beberapa nama muncul ke permukaan sebagai pengganti Budi Gunawan, seperti Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Syafruddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Ketika ditanya siapa yang bakal dipinang sebagai wakilnya, ia menjawab, "Semua bagus, kalau tidak, tidak jadi bintang tiga."

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.