Kapolri Tito: Teror Bom Medan Fenomena Baru, Lone Wolf

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait penembakan teroris kelompok Santoso di Jakarta, 19 Juli 2016. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers terkait penembakan teroris kelompok Santoso di Jakarta, 19 Juli 2016. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku percobaan bom bunuh diri di Gereja Santo Yoseph, Medan, Sumatera Utara, Ivan Armandi Hasugian, adalah bentuk radikalisasi individu yang belum tergabung dalam jaringan tertentu. Namun, ucap Tito, pelaku berkontak langsung dengan Bahrun Naim.

    "Dia adalah tipologi self radicalization, tapi dia memiliki kontak langsung dengan Bahrun Naim," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.

    Baca:
    Sindikat Narkoba Freddy Budiman, Kekuatan Besar Belum Tersentuh
    PPATK Temukan Aliran Dana Jaringan Narkoba Freddy Budiman

    Tito menuturkan Bahrun Naim adalah orang Indonesia yang bergabung dalam kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. Menurut Tito, Bahrun terlibat dalam beberapa peristiwa teror, termasuk pengeboman di Markas Kepolisian Resor Kota Solo, percobaan pengeboman di Surabaya, dan aksi teror akhir 2015 di Jakarta.

    Tito mengatakan hubungan Bahrun Naim dengan Ivan Armandi adalah fenomena baru. Sebab, kelompok ini mulai merekrut anak-anak di bawah 18 tahun untuk merakit bom dan melancarkan aksi sendiri. "Ini fenomena baru, lone wolf," ucapnya.

    Tito berujar, bom dalam ransel Ivan gagal meledak sempurna. Pelaku pun mencoba menyerang pastur dengan senjata tajam. "Namun dia berhasil dilumpuhkan jemaat saat itu," tutur Tito.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.