Soal Asap, JK: Negara Tetangga Mengeluh, Kita Lebih Mengeluh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian dibantu tim forest fire Sinar Mas Forestry berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Bonai Darusalam, Rokan Hulu, Riau, 28 Agustus 2016. ANTARA/Rony Muharrman

    Petugas kepolisian dibantu tim forest fire Sinar Mas Forestry berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Bonai Darusalam, Rokan Hulu, Riau, 28 Agustus 2016. ANTARA/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia adalah korban utama dari kabut asap. Karena itu dia berharap negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tidak mengeluh jika kabut asap masuk ke negara mereka.

    "Kalau mereka mengeluh, kita lebih mengeluh lagi, karena korban utama adalah Indonesia," kata Kalla, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Kalla mengatakan Indonesia tidak bisa mengatur arah angin. Karena itu dia berharap kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diselesaikan bersama-sama. Sebab, jika cuaca bagus, udara bersih dan segar akibat keberadaan hutan di Indonesia, juga bisa dinikmati negara-negara lain.

    "Kalau cuaca baik, semua menikmati udara bagus, kalau udara jelek, ya, semua juga kena. Sama-sama," kata Kalla. Dia mempersilakan jika Singapura dan Malaysia mau bergabung dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pihaknya menghormati keluhan yang disampaikan negara tetangga yang terdampak paparan asap. Hanya saja, KLHK tidak mau bekerja menangani karhutla karena desakan negara lain.

    Siti meminta semua pihak luar menahan komentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya yang dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia. Menurut dia, titik api dan luas sebaran asap sudah menurun dibanding periode sebelumnya.

    Menteri Siti memastikan pemerintah akan terus bekerja dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman, kata dia, hanya salah satu dari upaya dari berbagai hal yang dilakukan pemerintah.

    KLHK saat ini telah melakukan moratorium izin pengelolaan hutan, lahan sawit, dan pengelolaan gambut. Itu merupakan salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan.

    "Dalam upaya penegakan hukum Karhutla, KLHK melakukan pendekatan multidoors. Ada sanksi administratif dan gugatan perdata," kata Siti, Ahad, 28 Agustus 2016.

    AMIRULLAH | DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.