Ridwan Kamil Gandeng Asian Development Bank untuk Membangun Bandung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridwan Kamil bersepeda menuju tempat peresmian jalur pedestrian di area factory outlet Jalan RE Martadinata, Bandung, 28 Desember 2015. Tahun depan pemerintah kota akan membuat 10 jalur pedestrian dengan konsep sama. TEMPO/Prima Mulia

    Ridwan Kamil bersepeda menuju tempat peresmian jalur pedestrian di area factory outlet Jalan RE Martadinata, Bandung, 28 Desember 2015. Tahun depan pemerintah kota akan membuat 10 jalur pedestrian dengan konsep sama. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ini berada di Filipina. Di sana, dia diundang Asian Development Bank (ADB) untuk menjalin kerja sama dalam hal menggaet investor swasta yang akan membantu pembangunan infrastruktur skala besar di Kota Bandung melalui sistem public private partnership (PPP).

    PPP adalah sistem kerja sama di mana pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan Kota Bandung membayar dengan cara mencicil selama jangka waktu yang disepakati.

    "Saya diundang ADB dan Intern Finance Centre. Keduanya institusi keuangan untuk pembangunan kota di Asia yang akan dengan cepat bulan ini membantu mencari dana untuk pembangunan infrastruktur," ujar Ridwan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis malam, 11 Agustus 2016.

    Kesepakatan kerja sama tersebut terjalin di ADB Avenue, Ortigas, Mandaluyong City, Filipina. Ridwan menjelaskan, ADB dan Intern Finance Centre cukup berhasil membangun Filipina dan kota-kota lain di Asia dengan cara-cara khusus.

    "Mereka punya cara dan berhasil di Filipina, Malaysia. Jadi PPP sudah biasa. Di Indonesia belum dimaksimalkan karena masih pakai APBD," ucapnya.

    Tidak hanya ADB, beberapa waktu lalu, pemerintah Inggris juga sepakat membantu Kota Bandung dalam hal pengetahuan tata cara kerja sama public private partnership yang sesuai dengan standar internasional. Pasalnya, Inggris adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan PPP.

    "ADB yang mencarikan sumber dananya, Inggris membantu cara dan dasar hukum," tuturnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.