TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak menjadi ketua panitia seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Menurut Tjahjo, sebaiknya pansel tidak diketuai orang yang punya keterkaitan dengan partai politik, seperti dia, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kalau lima tahun lalu ketua panselnya adalah Mendagri, sekarang sebaiknya jangan Mendagri lagi," ujar Tjahjo saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 9 Agustus 2016.
Selasa siang ini, KPU dan Menteri Tjahjo menghadap Presiden Joko Widodo untuk membahas persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, legislatif, dan presiden. Dalam pertemuan itu disampaikan pula soal pemilihan anggota pansel KPU dan Bawaslu, yang nantinya melaksanakan pemilu tersebut.
Tjahjo menuturkan ia enggan menjadi ketua pansel karena takut latar belakang partainya dipermasalahkan. Ia tidak ingin ada keributan atau cibiran dari publik terhadap pansel yang baru.
Mengenai siapa saja anggota pansel KPU dan Bawaslu, Tjahjo berujar bahwa nama-nama mereka diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Nama-nama itu, kata Tjahjo, sedang dikaji dan diseleksi Menteri Sekretaris Negara untuk menentukan figur yang pas. "Kami pilih figur yang benar-benar bersih, bisa diterima seluruh masyarakat," ujar Tjahjo.
Saat hendak dimintai konfirmasi, Pratikno terkesan menghindar. Dia langsung pergi meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan tanpa memberikan pernyataan.
ISTMAN MP
