Pilkada Tasikmalaya, Koalisi Umat Usung Dicky Candra  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diky Candra. TEMPO/Yosep Arkian

    Diky Candra. TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Tasikmalaya - Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Nasional Demokrat menjalin koalisi menghadapi pilkada Kota Tasikmalaya, Februari 2017. Ketiga pemimpin partai menandatangani perjanjian koalisi di Pendopo Lama Tasikmalaya, Ahad, 7 Agustus 2016.

    Koalisi yang menamakan diri Koalisi Umat ini mendeklarasikan untuk mengusung artis Dicky Candra sebagai calon wali kota.

    Juru bicara koalisi, Hery Toris, menjelaskan bahwa Koalisi Umat butuh calon yang mempunyai kredibilitas tinggi dan memiliki integritas kuat. Karena itu, koalisi sepakat mengusung Dicky yang dinilai memenuhi kriteria tersebut.

    "Kehadiran Dicky Candra menjadi alternatif. Itu secara (pertimbangan) personal. Untuk pertimbangan nilai, kami ingin membawa Kota Tasikmalaya untuk menjadi lebih baik daripada hari ini," kata Hery.

    Ihwal SK dari pusat atau DPP partai pengusung, Hery mengatakan, ketiga partai sudah berkomunikasi dengan pemimpin wilayah atau DPW. "Kami sudah laksanakan sinergi dengan DPW," ujar dia.

    Sedangkan Dicky mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan partai pengusung. Setelah pengusungan, dia siap mengikuti aturan main dari partai koalisi. "Ikut aturan main," katanya.

    Disinggung soal wakil wali kota, Dicky mengatakan, akan mencari pendamping yang harus berani memakan duit halal dan berani menolak duit haram. Pendampingnya, ujar dia, harus memiliki kedekatan dengan Koalisi Umat. "Mudah-mudahan dikasih yang terbaik," ujarnya.

    Ihwal bocoran calon wakil, Dicky mengatakan, "Setelah pembicaraan selama tiga hari, calon wakil saya diyakini adalah manusia," canda Dicky.

    CANDRA NUGRAHA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.