Pilkada 2017, Calon Independen Bermunculan di Jawa Tengah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.COBrebes - Meski persyaratan bagi calon independen dalam pemilihan kepala daerah tidak mudah, di Jawa Tengah bermunculan orang yang mencoba peruntungan dalam pilkada lewat jalur non-partai ini. Setidaknya hingga kini sudah ada empat kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki calon independen untuk pilkada bersama 2017.

    Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Joko Purnomo, empat kabupaten itu adalah Jepara, Pati, Brebes, dan Salatiga. “Nama-nama calon independen akan diketahui saat pendaftaran dimulai, yaitu 6-10 Agustus 2016,” katanya.

    Di Brebes, calon independen sudah mulai bermunculan sejak dua bulan lalu. Salah satunya adalah Muhtadi, seorang perwira TNI berpangkat kapten. Dia berniat maju dalam pemilihan bupati di Brebes. Muhtadi mengklaim sudah membentuk relawan dan mengumpulkan ribuan fotokopi kartu tanda penduduk warga Brebes. “Tim kami bentuk sampai ke tingkat RT,” ujarnya.

    Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Brebes Muamar Riza Pahlevi, syarat calon independen di Brebes harus mengantongi 97.052 dukungan. Dukungan harus disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan menyertakan surat bermeterai pada tingkat kelurahan.

    Para bakal calon independen, kata dia, harus menyerahkan bukti dukungan tersebut selambat-lambatnya pada 10 Agustus 2016. Jika pada tanggal tersebut tidak bisa mengumpulkan dukungan sesuai syarat, bakal calon independen dilarang mendaftar sebagai calon bupati. “Nanti tunggu saja 6-10 Agustus, apakah dia (Muhtadi) mengirimkan berkas dukungan pilkada atau tidak,” tutur Muamar.

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.