Blok BD Sampang Mulai Produksi Gas Akhir 2016  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi perusahaan minyak dan gas. Pixabay.com

    Ilustrasi perusahaan minyak dan gas. Pixabay.com

    TEMPO.COBangkalan - Menunggu lebih dari 30 tahun, sumur gas Blok BD di perairan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, bakal berproduksi. Produksi gas di blok itu akan dimulai pada Desember 2016 oleh perusahaan minyak dan gas Husky CNOOC Madura Limited (HCML). 

    Juru bicara HCML, Hamim Tohari, menuturkan Blok BD digarap pertama kali sekitar 1984 oleh perusahaan bernama Mobile. Namun Mobile gagal memproduksi gas alam. "Kami perusahaan ketiga yang mengelola Blok BD," katanya, Rabu, 3 Agustus 2016.

    Husky CNOOC mengelola Blok BD sejak 2014. Setelah dua tahun melakukan eksplorasi, baru pada 2016 perusahaan itu menemukan sumber gas alam. Sejumlah informasi menyebutkan kandungan gas Blok BD mencapai 110 billion MMSCFD. 

    Hamim mengatakan Husky CNOOC tidak punya kuasa penjualan produksi gas sumur BD. Sebab, status Husky hanya kontraktor kontrak kerja sama (K3) yang ditunjuk pemerintah melalui proses tender. Kuasa penjualan gas Blok BD berada di tangan pemerintah melalui SKK Migas. "Kami hanya dapat bagi hasil dari penjualan." 

    Skema bagi hasil merujuk pada hitungan tertentu yang telah disepakati antara operator dan pemerintah. Yang pasti, kata dia, bagi hasil dilakukan setelah seluruh modal investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk menemukan sumber gas dikembalikan lebih dulu. "Saya lupa, berapa besar investasi kami di Blok BD." 

    Gas produksi Kabupaten Sampang ini akan dijual kepada industri di Kabupaten Pasuruan. Pembeli gas telah ditentukan oleh pemerintah sebelum eksplorasi sumur BD berhasil. "Gas tidak seperti minyak yang bisa ditampung. Sebelum gas diproduksi, pembelinya sudah ditentukan lebih dulu."

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.