TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemerintah dan kepolisian cenderung menyalahkan masyarakat dalam konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut, polisi menganggap masyarakat terlalu gampang diprovokasi.
"Tidak ada satu elite pun yang menyalahkan kinerja, sikap, dan perilaku aparatur, yang membiarkan potensi konflik dan lamban bertindak," ujar Neta S. Pane, Ketua Presidium IPW, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 2 Agustus 2016.
Sikap menyalahkan sepihak itu, kata Neta, tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik. Padahal di lapangan, seperti di Sumatera Utara, aparatur cenderung membiarkan tumbuh suburnya perjudian ilegal, pelacuran, dan saling mem-backing, yang kerap menyuburkan kebencian masyarakat pada etnis tertentu.
Data IPW menyebutkan, Sumatera bagian utara pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya ada empat konflik sosial yang terjadi, yakni di Sijunjung, Sumatera Barat, pada 26 Juli, Tanjungbalai dan Tanah Karo di Sumatera Utara, pada 29 Juli, dan Aceh Pidi pada 30 Juli yang masyarakatnya mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen.
Bahkan, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumatera Barat ada tujuh konflik sosial, yakni di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padang Pariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C), dan Sijunjung (konflik tapal batas).
Konflik yang terjadi di Indonesia, kata Neta, umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu, akibat ketidakadilan politik, sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang.
"Elite pemerintah, terutama Polri perlu mencermati fenomena ini, sehingga tidak cenderung menyalahkan masyarakat," kata dia. Polri diharapkan mengevaluasi kinerja para pimpinannya di daerah serta mengevaluasi sikap dan perilaku aparaturnya.
Neta menyarankan perlu adanya perekrutan, penilaian, dan penempatan figur-figur pimpinan Polri di daerah. "Dengan demikian, potensi konflik bisa cepat diatasi hingga tidak terbiarkan menjadi amuk massa," kata Neta.
Dua wihara dan lima kelenteng yang terletak di Tanjungbalai, Sumatera Utara, dibakar massa pada 30 Juli 2016. Peristiwa itu yang dipicu permasalahan etnis akibat salah paham yang terjadi pada masyarakat.
EGI ADAYATAMA
