Pembebasan Sandera Abu Sayyaf, Wiranto: Biarkan Saya Bekerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan keterangan pada media setelah memutuskan non aktif sebagai ketua umum di DPP Hanura, Jakarta, 29 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memberikan keterangan pada media setelah memutuskan non aktif sebagai ketua umum di DPP Hanura, Jakarta, 29 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.COJakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina untuk memantau setiap perkembangan dari upaya pembebasan sandera.

    "Jika ada perkembangan, keluarga kami infokan," ucap Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016. Ia menyebutkan diseminasi informasi seputar perkembangan kondisi sandera kepada keluarga sudah menjadi prosedur tetap. 

    Komunikasi yang dilakukan Menteri Retno dengan pihak Filipina mengenai keberadaan dan kondisi sandera. Sejauh ini, kata Retno, semua sandera dalam keadaan baik. "Tetap terus dipantau dan mengupayakan pembebasan sandera," katanya.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum bisa berkomentar banyak tentang perkembangan pembebasan sandera. Seusai acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana di Galeri Nasional, Wiranto menuturkan, "Tunggu dulu. Biarkan saya bekerja," ujarnya. 

    Tujuh WNI disandera saat tengah berlayar menuju Filipina. Kementerian Luar Negeri telah mendapat informasi bahwa kondisi mereka dalam keadaan baik. 

    (Baca: Sandera WNI Diancam Dibunuh, Keluarga Mengadu ke Kemlu)

    Sebelumnya pemerintah telah membebaskan 14 sandera yang ditangkap kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Berbeda dengan upaya pembebasan tahap pertama, kali ini pemerintah enggan memberikan uang tebusan. Hingga kini pemerintah terus berupaya membebaskan sandera yang masih ditahan. 

    (Baca: Keluarga Sandera Datangi Kementerian Luar Negeri)

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.