Menteri Pendidikan: Narkoba di Indonesia Bagian Proxy War  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan peredaran narkotik dan obat berbahaya di Indonesia bagian dari proxy war. "Kita dihancurkan musuh dengan cara menyusupkan narkoba ke Indonesia," katanya di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu, 30 Juli 2016.

    Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak penduduk. Kekuatan Indonesia tersebut dianggap bisa ditundukkan dengan narkoba. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi sangat menarik bagi bandar narkoba.

    Salah satu cara untuk meredamnya, kata Muhadjir, dengan memproduksi film yang mengedukasi soal bahaya penyalahgunaan narkoba. "Saya menganjurkan produksi film sebanyak mungkin sebagai media penyebaran pencegahan."

    Baca Juga: Beredar, Pengakuan Freddy Budiman Setor Rp 450 M ke BNN

    Setelah menghadiri acara Semarak Pendidikan Keluarga, Muhadjir bergegas hendak memborong sebuah film yang menceritakan bahaya penyalahgunaan narkoba—meski akhirnya mendapatkan gratis.

    Dari segi penegakan hukum, Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Sebanyak 14 terpidana mati kasus narkoba masuk ke daftar eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Para terpidana tersebut telah diisolasi sejak 25 Juli 2016, termasuk Freddy Budiman.

    Simak Pula: Jasad Freddy Budiman Dikubur Satu Liang dengan Kerabatnya

    Freddy Budiman dieksekusi pada Jumat, 29 Juli 2016, dinihari pukul 00.45, di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Jawa Tengah. Freddy divonis mati atas kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi dan pabrik ekstasi di penjara. Tiga terpidana mati juga dieksekusi pada waktu yang bersamaan. Sedangkan 10 terpidana mati ditunda proses eksekusinya.

    Pelaksanaan eksekusi ini ditentang oleh LSM Imparsial yang sempat meminta pemerintah membatalkan rencana eksekusi terpidana mati gelombang III. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan hukuman mati tak relevan dengan turunnya angka kejahatan di Indonesia. "Penjahat narkotik dihukum mati, tapi narkotik tidak berkurang," katanya.

    DINI PRAMITA | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.