TEMPO.CO, Samarinda- Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) Nunukan, Kalimantan Utara, Letkol Valian Wicaksono Magdi membantah ada upaya Malaysia mencaplok wilayah Indonesia di 28 desa di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Menurut dia, dari hasil penelusuran yang melibatkan Babinkamtibmas kepada semua pihak di Kecamatan Lumbis Ogong, tak ada warga Indonesia yang mengantongi identitas Malaysia (IC).
"Kami sudah cek ke lapangan, bertemu camat dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menyatakan tak ada warganya yang mengantongi IC," kata Valian Wicaksono Magdi saat dihubungi dari Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat, 22 Juli 2016.
BACA: Di 28 Desa, Malaysia Gratiskan KTP sampai Listrik
Diakuinya memang ada lima titik koordinat garis batas negara di Nunukan, yang sampai sekarang masih belum disepakati kedua negara. Namun demikian, kata dia, di wilayah itu sama sama tak ada aktivitas. "Istilahnya grey area atau wilayah abu-abu, baik kami dan negara tetangga tak ada yang beraktivitas di sana," kata dia.
Soal pembangunan, Valian Wicaksono menyatakan pemerintan saat ini tengah menjalankan program pembangunan dari pusat. Di Kecamatan Lumbis Ogong berjalan pembangunan perumahan.
Dia justru mempertanyakan adanya pihak yang menghembuskan kabar kalau warga di sejumlah desa di perbatasan mengantongi identitas Malaysia selain KTP. Begitu pula dengan upaya Malaysia yang tengah 'merayu' warga Indonesia dengan berbagai fasilitas umum seperti air bersih, listrik dan pengurusan IC gratis.
"Iti di luar kewenangan kami soal adanya upaya lain, tapi berdasarkan penelusuran kami, itu tak ada," kata dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemkab Nunukan Ilham Zain menyatakan ada upaya Malaysia yang tengah mengincar wilayah Indonesia di perbatasan. Mereka mulai memperhatikan kesejahteraan warga Indonesia di Desa Bantul, Kecamatan Lumbis Ogong.
Malaysia disebutkannya membangun sejumlah ruas jalan, menyediakan air bersih dan memberikan layanan IC Malaysia gratis.
Bahkan kata dia tak sedikit warga di sana yang sudah mengantongi IC Malaysia meski untuk keperluan bisnis di negeri tetangga.
Adanya lima titik yang masih belum disepakati tapal batasnya karena mengacu pada perjanjian para penjajah, Inggris dan Belanda. Kedua negara di Eropa itu menyepakati wilayah jajahan di utara Sungai Simantipan dan Sinapad jadi kekuasaan Inggris, yang dulu menjajah Malaysia. Sementara di selatan sungai milik Belanda.
FIRMAN HIDAYAT
