Jokowi Minta Vaksinasi Ulang Dilakukan dengan Hati-hati dan Menyeluruh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk posko pengaduan vaksin palsu terpasang di depan pagar Puskesmas Kecamatan Ciracas di Jakarta Timur, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Spanduk posko pengaduan vaksin palsu terpasang di depan pagar Puskesmas Kecamatan Ciracas di Jakarta Timur, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan tak ingin masyarakat tertipu lagi atau menerima informasi yang salah terkait dengan imunisasi (vaksinasi) pasca-kasus vaksin palsu bergulir.

    Hal itu, kata dia, yang membuatnya menyempatkan diri meninjau langsung proses vaksinasi ulang di Ciracas, Jakarta Timur.

    "Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan penjelasan yang baik, baik dari Puskesmas maupun dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Joko Widodo di Puskesmas Ciracas, Senin, 18 Juli 2016.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hari ini vaksinasi ulang terhadap 26 korban vaksin palsu dilakukan di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur. Mereka merupakan korban yang terkonfirmasi menerima vaksin palsu dari 197 pasien bidan Elly, tersangka pengedar vaksin palsu.

    Vaksinasi ulang dilakukan menyusul dibukanya data rumah sakit yang ketahuan menggunakan vaksin palsu plus para tersangkanya. Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri mengatakan ada 14 rumah sakit dan 20 tersangka yang ketahuan mengedarkan vaksin palsu.

    Presiden mengatakan proses vaksinasi ulang harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh. Ia tidak ingin ada penerima vaksin palsu yang tidak terdeteksi dan terkonfirmasi sehingga tidak mendapat pertolongan.

    "Bertahap hingga selesai. Ini akan memakan waktu yang lama, tapi saya sudah minta Kemenkes dan Bareskrim terus menelusuri," ujarnya.

    Jokowi menambahkan, kegiatan vaksinasi juga akan ia jadikan momentum memperbaiki tata kelola distribusi dalam industri farmasi, terutama soal vaksin. Dengan begitu, tidak terulang kejadian serupa, yang membuat orang menemukan celah membuat produk palsu.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berencana membenahi dan merestrukturisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Beredarnya vaksin palsu ditengarai terjadi karena lengahnya BPOM. "Goal-nya ke sana," ucap Jokowi.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.