Pertemuan Pasien Vaksin Palsu dan RS Elisabeth Sempat Ricuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    TEMPO.CO, Bekasi - Pertemuan keluarga pasien vaksin palsu dengan pihak Rumah Sakit Elisabeth, Bekasi, Sabtu malam, 16 Juli 2016, berlangsung ricuh. Bahkan direktur utama rumah sakit tersebut sampai dievakuasi karena dikhawatirkan menjadi korban amukan puluhan keluarga pasien vaksin palsu.

    Berdasarkan pantauan Tempo, kericuhan bermula ketika sejumlah warga menanyakan penggunaan vaksin palsu oleh rumah sakit terhadap anak-anaknya. Namun pernyataan Direktur Utama RS Elisabeth, dr Antonius Yudianto MARS, dianggap berkelit mengenai data penggunaan, sehingga menyulut emosi warga.

    "Rumah sakit lain sudah merilis, kenapa di sini belum?" teriak warga di sela pertemuan, Sabtu, 16 Juli 2016. Rilis yang dimaksud adalah data autentik seperti faktur pembelian vaksin palsu dan jumlah vaksin yang dibeli serta penggunaannya untuk anak balita yang mendapat vaksin di rumah sakit tersebut.

    Tak puas dengan jawaban manajemen, beberapa orang lalu mendatangi tiga orang perwakilan RS Elisabeth yang duduk di depan. Warga semakin geram ketika mengetahui dua orang yang menemani direktur utama tersebut merupakan pengacara. Walhasil, mereka membanting meja.

    Akibatnya, perwakilan dari rumah sakit segera dievakuasi oleh petugas keamanan. Sedangkan kericuhan dapat diredam aparat kepolisian dan TNI yang datang ke lokasi. Tak lama kemudian, pertemuan kembali dilanjutkan. Namun kali ini Direktur Utama Antonius menghadapi warga sendirian.

    Pertemuan itu akhirnya menghasilkan tujuh poin kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat direktur utama rumah sakit. Salah satu poin kesepakatan itu di antaranya rumah sakit akan memastikan jumlah pasien yang divaksin selama periode 2006-2016.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.