Kenapa Longsor di Jawa Tengah Rentan Korban?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalan menghubungkan Kecamatan Madukoro-Pagentang, Banjarnegara, Jawa Tengah, rusak dan retak akibat tanah longsor, 27 Maret 2016. Longsor yang terjadi secara merayap dan perlahan seluas lima hektare, mengakibatkan 196 rumah warga rusak dan 14 diantaranya rusak berat. TEMPO/Irsyam Faiz

    Jalan menghubungkan Kecamatan Madukoro-Pagentang, Banjarnegara, Jawa Tengah, rusak dan retak akibat tanah longsor, 27 Maret 2016. Longsor yang terjadi secara merayap dan perlahan seluas lima hektare, mengakibatkan 196 rumah warga rusak dan 14 diantaranya rusak berat. TEMPO/Irsyam Faiz

    TEMPO.CO, Semarang - Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkilah daerahnya kekurangan peralatan sistem peringatan dini (early warning system) sehingga longsor yang terjadi sejumlah daerah di Jawa Tengah menimbulkan korban, kini pejabat di bawahnya punya alasan lain. “Provinsi Jawa Tengah belum memiliki data baru tentang pemetaan desa awan longsor,” ujar Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Bencana, Kamis 14 Juli 2016.

    Teguh mengatakan, Jawa Tengah masih menggunakan data pemetaan yang dilakukan pada kurun waktu antara 2002 hingga 2010. “Kami belum mengevaluasi pada posisi tahun 2016, karena evaluasi dilakukan antara lima sampai tujuh tahun,” kata dia.

    Padahal selama 2016 ini sudah terjadi puluhan kasus longsor. Dinas ESDM Jawa Tengah mencatat bencana longsor itu terjadi pada April ada 20 kejadian longsor, Mei ada 15 kejadian dan Juni ada 18 kejadian. Yang cukup parah terjadi pada pertengahan Juni lalu di Purworejo, Banjarnegara dan Kebumen yang mengakibatkan meninggalkan puluhan warga.

    Selain itu, sebelum longsor yang terjadi di Purworejo, Banjarnegara, dan Kebumen itu, Gubernur Ganjar mengakui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memberi peringatan akan terjadinya hujan lebat pada 18,19,  dan 20 Juni 2016. Menurut dia, saat mendengar informasi peringatan itu, jajaran di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan konsolidasi. “Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah juga sudah bergerak berkoordinasi dengan TNI, PMI, Badan SAR dan lain-lain,” katanya 21 Juni 2016.

    Tapi, ujarnya, pemerintah Jawa Tengah yang dia pimpin tak tahu daerah yang longsor. “Karena early warning system masih kurang,” ujarnya berkilah. Menurut Teguh Dwi Paryono, hingga 2016, instansinya baru memasang 38 alat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru memasang 14 alat. “Padahal, EWS ini sangat dibutuhkan,” kata Teguh. Teguh tak menjelaskan ketersediaan perangkat sistem peringatan dini di daerah yang dilanda longsor pada Juni 2016 itu.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.