Sanusi Benarkan Ada Dana Pengembang untuk Anggota DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 2 April 2016. ANTARA FOTO

    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 2 April 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, membenarkan adanya gelontoran dana dari pengembang untuk anggota Dewan. Dana itu diduga digunakan sebagai duit pelicin pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. "Kalau enggak salah, Bang Uci pernah bilang di grup WhatsApp itu bahwa ada penggelontoran dana tentang reklamasi," ujar kuasa hukum Sanusi, Krisna Murthi, di gedung KPK, Kamis, 14 Juli 2016.

    Bang Uci yang dimaksudkan Krisna adalah Sanusi. Sedangkan grup WhatsApp yang disebut adalah grup yang berisi anggota DPRD DKI Jakarta.

    Baca: Pencucian Uang Suap Reklamasi, KPK Sita Tiga Mobil Sanusi

    Krisna mengatakan awalnya Sanusi tak mengerti duit yang dimaksud. Namun akhirnya ia berasumsi bahwa itu adalah duit dari pengembang. "Akhirnya, ketika berbicara tentang itu, Bang Uci menyambung ke arah sana," tuturnya.

    Krisna mengatakan Sanusi akhirnya mengetahui adanya gelontoran duit itu. Namun ia membantah kabar bahwa pemimpinnya yang memberi tahu dia. "Bukan pimpinan, ada teman Dewan yang kasih tahu," ucapnya.

    Adanya gelontoran dana dari pengembang ini terungkap dalam persidangan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, kemarin. Dalam persidangan itu, jaksa memutar rekaman perbincangan Sanusi dengan Manajer Perizinan Agung Sedayu Group Saiful Zuhri alias Pupung.

    Baca: Putar Rekaman Sanusi, KPK Cari Pihak Lain dalam Suap Reklamasi

    Rekaman itu mengungkapkan adanya bagi-bagi jatah yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada para anggota Balegda DPRD DKI Jakarta.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.