Pilkada Jakarta Panas Lebih Dini, Ini Pesan Tjahjo ke KPU  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ketiga-Keempat dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2016, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 10 Juni 2016. TEMPO/Friski Riana

    (Ketiga-Keempat dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2016, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 10 Juni 2016. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum memberi perhatian khusus untuk pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017. Alasannya, menurut Tjahjo, perpolitikan di Jakarta memanas jauh-jauh hari sebelum pilkada.

    "Kami mohon KPU memberi atensi khusus terhadap pilkada di Jakarta. Pemanasannya sudah jauh-jauh hari, semoga mendekati hari-H tidak makin panas, melainkan makin dingin," tuturnya di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.

    Menurut Tjahjo, situasinya berbeda dengan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015. Tahun lalu, kata dia, pemerintah sama sekali tidak mencampuri urusan KPU dan Bawaslu. Ia memperkirakan pilkada 2017 DKI Jakarta bakal berbeda. "Di Jakarta sudah cukup panjang pemanasannya," ujarnya.

    Bukan hanya DKI Jakarta, Tjahjo juga meminta KPU memberi atensi khusus terhadap pemilihan di Aceh dan Papua. Di Aceh, menurut Tjahjo, banyak partai, baik partai lokal maupun nasional, yang bakal berkompetisi. Sedangkan di Papua, kata dia, banyak daerah yang menggelar pemilu bersamaan. "KPU pasti sudah punya pemetaannya," katanya.

    Pada saat yang sama, Tjahjo menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) kepada KPU. Data ini digunakan untuk menyusun data mutakhir untuk pemilihan serentak pada 2017.

    Tjahjo mengatakan data itu dapat membantu dan memudahkan KPU memverifikasi data pemilih. Tiga instrumen yang digunakan adalah pengecekan iris mata, nomor induk kependudukan, dan nama. 

    "Ini sudah tidak mungkin ada data palsu, data siluman, tidak ada. Semua sudah terdata dengan baik, bisa kita cek," kata Tjahjo, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.