KUR Belum Jangkau TKI di Nusa Tenggara Barat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Respon netizen atas hasil referendum BREXIT Inggris. Sejumlah netizen khawatir atas dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Twitter.com

    Respon netizen atas hasil referendum BREXIT Inggris. Sejumlah netizen khawatir atas dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Twitter.com

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan sedikit tenaga kerja Indonesia yang terjangkau kredit usaha rakyat (KUR). Berdasarkan catatan, KUR periode 4 Januari-20 Juni 2016 hanya disalurkan sebesar Rp 12,56 miliar. Jumlah debitornya 744 tenaga kerja Indonesia. 

    “Penyaluran tersebut hanya melalui Bank Sinarmas, sedangkan Maybank belum menyalurkan KUR,” kata Puspayoga dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 26 Juni 2016. Bahkan, kata dia, Nusa Tenggara Timur sama sekali belum menyalurkan KUR. Padahal data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat sebanyak 56.672 orang menjadi TKI sejak 2014. Ia mengatakan sudah menggulirkan izin kepada perbankan swasta untuk menyalurkan KUR kepada TKI. 

    Puspayoga mengatakan sebenarnya sudah ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menyalurkan KUR kepada TKI. Namun penyaluran yang dilakukan BRI hanya untuk TKI yang telah kembali ke Indonesia. 

    Puspayoga menuturkan, setelah berkunjung ke NTB pada Jumat lalu, pihaknya segera berkomunikasi dengan dua bank swasta penyalur KUR, yaitu Maybank dan Bank Sinarmas. Ia mendorong dua bank itu untuk bisa optimal menyalurkan KUR, khususnya di NTB. 

    Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan segera bertemu dengan direksi dua bank swasta tersebut untuk menyalurkan KUR. Adapun Maybank belum menyalurkan KUR karena terganjal infrastruktur. Namun pemerintah terus mendorong agar bank tersebut segera berpartisipasi menyalurkan KUR. 

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.