Konflik Laut Cina Selatan, DPR Usulkan Lewat Perundingan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto satelit bagian tengah landasan di pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, 8 Januari 2016. Tiongkok membangun pangkalan militer di kepulaun yang measih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    Foto satelit bagian tengah landasan di pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, 8 Januari 2016. Tiongkok membangun pangkalan militer di kepulaun yang measih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hanafi Rais mengatakan pemerintah harus menyiapkan juru runding yang mumpuni bila ingin bernegosiasi dengan Cina terkait dengan konflik Laut Cina Selatan. Alasannya, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

    Menurut Hanafi, Cina tidak memiliki dasar hukum kuat. Sebab, pemerintah Cina hanya mendasarkan pada zona perairan tradisional mereka. Untuk itu, harus diselesaikan secara diplomatik dan berujung dengan keluarnya pernyataan perdamaian.

    Politikus Partai Amanat Nasional ini menambahkan, perundingan tersebut harus didukung Presiden Joko Widodo dan materi-materi terkait. "Jangan kelihatan Indonesia gampang dijegal sama Cina," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.

    Insiden kapal Cina masuk ke perairan Indonesia, menurut Hanafi, menandakan adanya upaya mereka untuk mengklaim daerah tersebut. "Kalau sekali mungkin tidak sengaja, tapi tiga kali, ini kan ada metode," tuturnya.

    Meski begitu, Hanafi mengingatkan agar pemerintah Indonesia tetap mengedepankan prinsip "soft on people, hard on problem". Hal ini untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Cina. "Tapi, soal pelanggaran perbatasan harus tegas," ucapnya.

    Ketegasan tersebut bukan berarti harus dengan perang. Hanafi menyarankan penyelesiaannya lewat jalur perundingan secara terus-menerus. "Meskipun perang diatur dalam undang-undang," katanya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.