Tak Cuti Kampanye, Ahok Dinilai Inkumben yang Baik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan  Kampung KB di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, 30 Maret 2016. Kampung KB dan RPTRA akan menjadi etalase program kesuksesan KB di Jakarta Timur yang berpenduduk 2,7 juta jiwa. TEMPO/Subekti.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kampung KB di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, 30 Maret 2016. Kampung KB dan RPTRA akan menjadi etalase program kesuksesan KB di Jakarta Timur yang berpenduduk 2,7 juta jiwa. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memilih tidak cuti dan berkampanye jika terpilih sebagai calon definitif dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017. Basuki, atau akrab disapa Ahok, mengambil opsi tersebut lantaran khawatir ada program yang tak berjalan baik bila ditangani gubernur pelaksana.

    “Itu malah contoh baik, jadi tak ada hari terbuang untuk warga. Inkumben (calon definitif) memang sebaiknya memikirkan pekerjaan daripada berkampanye,” ujar Yunarto saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 Juni 2016.

    Menurut Yunarto, modal sosial seorang calon definitif tak berasal dari kampanye yang berlangsung sebentar, melainkan dari masa kerja calon tersebut selama masih menjabat. “Inkumben sudah punya masa ‘kampanye’, yaitu lima tahun masa kerjanya. Modal sosialnya lebih pada tingkat kepuasan publik atas kerja yang bersangkutan,” katanya.

    Yunarto pun setuju dengan pernyataan Ahok bahwa, dengan tak berkampanye, Ahok bisa terhindar dari kecurigaan menggunakan fasilitas daerah. “Kan, sering dikritik, saat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sulit menentukan apakah calon inkumben menggunakan fasilitas negara (untuk kepentingan politik) atau tidak.”

    Dengan minimnya kampanye, ujar Yunarto, keraguan tersebut bisa dikurangi. Selain itu, menurut Yunarto, bila Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat ikut maju dalam Pilkada DKI 2017, akan terjadi kekosongan kepemimpinan. “Pelaksana tugas memiliki keterbatasan dan dikhawatirkan menghambat pembangunan,” tuturnya.

    Ahok sendiri mengaku keberatan jika harus cuti untuk kampanye. Dia berpikir, opsi untuk tidak cuti dan berkampanye akan meminimalkan kekhawatiran penggunaan fasilitas daerah untuk politik.

    Saat ditemui di Jakarta Convention Center kemarin, Ahok mengatakan lebih memilih menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daripada libur untuk kampanye. "Sekarang, kalau bahas APBD 2017, kalau datang plt (pelaksana tugas), kalau dia enggak jujur atau kalau dia jujur, berani enggak dia melawan DPRD?" ujar Ahok.

    Masa kampanye pasangan calon Gubernur DKI Jakarta sendiri akan dimulai sejak 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.