DPR Soroti Isu Senioritas di Polri, Ini Tanggapan Luhut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Gerindra, Wenny Warouw, memberi catatan kritis perihal pemilihan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut dia, kesenjangan antara junior dan senior setelah pemilihan perlu diperhatikan.

    Penilaian itu disampaikan Wenny dalam sidang Komisi III DPR, yang membahas pencalonan Tito. Sidang juga dihadiri Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Luhut Binsar Pandjaitan.

    "Saya khawatir ada kesenjangan junior-senior karena Tito melampaui empat angkatan. Maka, perlu peran Kompolnas untuk tatap muka dengan para jenderal (Mabes Polri) agar isu ini bisa teredam," kata Wenny di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

    Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masalah senioritas adalah masalah yang sudah diperhitungkan dengan cermat. "Setiap langkah yang kami ambil sudah kami hitung dengan cermat sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga tidak melanggar peraturan. Menurut hemat saya, itu sudah mumpuni," ujarnya.

    Senioritas, kata Luhut, menjadi kajian. Menurut dia, Tito adalah perwira yang profesional dan dapat menghargai senior. Luhut mengaku selalu menguji Tito secara tidak langsung dengan menawarkan posisi sebagai Kapolri. Namun Tito menolak dan memilih menyerahkan jabatan itu kepada seniornya. "Itu salah satu sikap humble saudara Tito," ucap Luhut.

    Sidang yang membahas pencalonan Tito ini berlangsung lancar dan nyaris tanpa intervensi. Setiap fraksi mengutarakan pendapatnya mengenai Tito, yang dinilai layak menempati Tribrata 1.

    Ketua Komisi Hukum Bambang Soesetyo mengatakan hal ini menunjukkan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo tepat. "Pilihan Presiden tepat," tuturnya.

    Setelah ini, DPR akan melakukan uji kelayakan dengan mengunjungi rumah Tito pada Rabu, 22 Juni 2016. Agenda berikutnya ialah uji kepatutan dan kelayakan Tito di hadapan Komisi Hukum, yang akan digelar pada Kamis, 23 Juni 2016.

    Bila DPR setuju dengan pilihan Jokowi, Tito akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, yang akan pensiun pada Juli mendatang.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga:
    Ahok Bersedia Diusung Partai, Tak Sudi Jadi Kader Partai
    Ini Dua Nama Calon Wakapolri Pengganti Budi Gunawan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.