183 Negara Setuju FCTC, Jokowi: Indonesia Jangan Ikut-ikutan

Reporter

Seorang remaja yang tergabung dalam remaja anti rokok membentangkan ikat kepala yang bertuliskan keren tanpa rokok pada hari bebas kendaraan bermotor, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (3/11). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta  - Presiden Joko Widodo mengambil sikap perihal Kerangka kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam rapat terbatas yang digelar hari ini, Presiden mengatakan kepada para menteri bahwa Indonesia tidak akan mengaksesi atau menandatangani FCTC hanya karena ikut-ikutan.

"Sudah ada 183 negara di dunia yang meratifikasi FCTC. Kami nggak mau sekadar ikut-ikutan tren atau karena banyak negara yang telah meratifikasi FCTC. Kita harus betul-betul melihat kepentingan nasional Indonesia," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Juni 2016. (Baca: Jokowi Dinilai Gagal Lindungi Rakyat dari Tembakau)

FCTC adalah traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Fungsi dari FCTC itu adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok. Produk tembakau ini sudah terbukti menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang berakhir kematian, membuat kecanduan, dan pendapatan warga miskin dihabiskan untuk belanja rokok.

Pada Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rokok kretek filter menyumbang persentase yang cukup tinggi dalam daftar komoditas yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan nasional sepanjang 2014. "Kalau saja dikurangi, rokok ini besar sekali dampaknya," kata Kepala BPS, Suryamin, di kantornya, Jumat, 2 Januari 2015.

Data kemiskinan yang dirilis BPS meyebutkan, beras menduduki peringkat pertama sebagai komoditas penyumbang angka kemiskinan dengan porsi 23,39 persen di kota dan 31,61 persen di desa. Rokok kretek filter menyumbang kemiskinan 11,18 persen di kota dan 9,39 persen di desa.

Indonesia sampai saat ini, belum meratifikasi traktat itu. Salah satu alasannya, karena Indonesia adalah salah satu produsen tembakau maupun rokok terbesar di dunia. Aturan pengendalian tembakau di Indonesia sendiri tergolong longgar.

Presiden Joko Widodo mengatakan apabila Indonesia ingin meratifikasi FCTC, maka perlu ada pertimbangan yang matang. Pertimbangan itu salah satunya meliputi warga negara yang sakit akibat terpengaruh tembakau.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi, juga kelanjutan hidup para petani tembakau. Presiden Jokowi tak ingin kehidupan petani yang bergantung pada industri tembakau terganggu. "Jumlah mereka banyak, sangat banyak," ujar dia.

Terakhir, Presiden Jokowi mengatakan, keputusan soal FCTC harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. "Selain itu, apa manfaatnya bagi Indonesia."  (Baca: Lima Alasan Menolak RUU Pertembakauan)

ISTMAN MP






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

6 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

6 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

7 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

1 hari lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

2 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

2 hari lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.